#ASN#PNS

ASN Dilarang Keluyuran Keluar Kota Hingga 4 April

ASN Dilarang Keluyuran Keluar Kota Hingga 4 April
Ilustrasi ASN. MI/Ramdani


Jakarta (Lampost.co) -- Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah selama Hari Peringatan Wafat Isa Almasih. Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi Pegawai ASN Selama Hari Peringatan Wafat Isa Almasih Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 1-4 April 2021,” dikutip dari salinan surat edaran yang diterima Medcom.id, Kamis, 1 April 2021.

Surat edaran sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor B-32/KA.SATGAS/PD.01.02/03/2021 tanggal 24 Maret 2021. Surat mengatur tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama hari libur nasional tersebut untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif covid-19. Pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN yang memiliki alasan khusus.

Pertama, ASN yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan surat tugas yang ditandatangani Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja. Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa ke luar daerah terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

"ASN yang telah memperoleh izin bepergian ke luar daerah juga harus selalu memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran covid-19 yang ditetapkan Satgas," isi aturan itu.

ASN juga harus mematuhi aturan atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang. ASN juga diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran covid-19 sekaligus menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

ASN yang melanggar ketentuan akan diberikan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait