#asn#nataru

ASN di Lambar Dilarang Cuti Nataru

ASN di Lambar Dilarang Cuti Nataru
Sebanyak 112 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Lampung Barat mengucap sumpah dan janji, di aula BPKD setempat, Senin (29/10). Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang memuat larangan bepergian bagi seluruh pegawai selama 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 222. SE tersebut diterbitkan demi mencegah adanya lonjakan kasus penularan covid-19 pada libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Larangan itu tertuang dalam SE Nomor: 060/686/09/2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode hari raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di masa pandemi covid-19.

Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Pemkab Lambar, Surahman menegaskan, ASN di lingkungan Pemkab dilarang mengambil cuti maupun bepergian selama Nataru.

"Aturan ini juga selaras dengan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 26 tahun 2021," kata dia, Jumat, 3 Desember 2021. 

Baca: ASN Diwanti-wanti Patuh Larangan Cuti Akhir Tahun

 

Akan tetapi, kata Surahman, ketentuan tidak berlaku bagi ASN yang melakukan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat izin/perintah resmi. Surat tugas harus ditanda-tangani minimal pimpinan tinggi pratama (eselon II), kepala perangkat daerah, atau pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian keluar daerah, tetapi telah mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di OPD yang bersangkutan.

"Namun untuk ASN yang melakukan tugas kedinasan keluar daerah ditekankan untuk memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran covid-19, peraturan, dan kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan pemerintah daerah asal tujuan perjalanan," kata dia. 

Selain itu, pengecualian juga diberikan kepada ASN yang melahirkan, cuti sakit, atau cuti karena alasan penting. Izin cuti PNS ini juga harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No.17/2020 dan PP No.49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 

"Dengan adanya SE ini, bagi ASN yang melanggar maka akan ada sanksi kedisiplinan dari pimpinan OPD," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait