#lobster#eksporbenihlobster

Arinal Koordinasi dengan Pusat Terkait Lobster

( kata)
Arinal Koordinasi dengan Pusat Terkait Lobster
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat memberikan sambutan pada rapat evaluasi program utama Kementerian Pertanian luas tambah tanam (LTT) kredit usaha rakyat dan serapan anggaran di Swiss-Belhotel.Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia membuka keran ekspor benih lobster yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 4 Mei 2020 lalu. KKP juga telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 51/KEP-DJPT/2020 tentang Kuota Penangkapan benih benih lobster (Puerulus) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang berlaku mulai 15 Mei 2020.

Lampung masuk dalam wilayah WPPNRI 572 meliputi perairan Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. Secara keseluruhan di Pesisir Barat Sumatera sepanjang wilayah Lampung sampai Aceh ditarget 18.537.500 ekor benih bening lobster oleh kementerian.

Menanggapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Apalagi potensi lobster di pesisir Lampung sangat luar biasa.

"Secara konsepsional kami sudah melakukannya. Tapi setelah Covid-19 reda, saya akan diskusi di Jakarta," kata Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis, 9 Juli 2020.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, Febrizal Levi mengatakan mengenai persoalan dan kebijakan terkait lobster pihaknya terus melakukan sinkronisasi antara pusat dan daerah. Ia mengatakan harus berhati-hati dalam menyikapi soal lobster agar tidak tidak terjadi kesalahan.

"Di Lampung juga sedang merumuskan regulasi. Kami juga sedang melakukan sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah mengenai lobster tersebut," katanya.

Dia menambahkan pihaknya berharap potensi lobster yang ada di Lampung dapat dikelola dengan baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) provinsi dan kabupaten, melindungi nelayan melalui tata niaga yang baik dan sehat, serta melindungi konservasi dan keberlanjutan ekosistem lobster di alamnya.

"Jangan sembarangan mengenai lobster. Di beberapa daerah di Lampung sangat berpotensi. Misalnya di daerah pesisir Lampung seperti di Teluk Kiluan, Tanggamus, sampai Pesisir Barat," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina

loading...




Komentar


Berita Terkait