#beritalampung#beritalampungterkini#aptisi#ptn#pts#dikotomi

Aptisi Sebut Kebijakan Kemendikbudristek Masih Ada Dikotomi PTS dan PTN

Aptisi Sebut Kebijakan Kemendikbudristek Masih Ada Dikotomi PTS dan PTN
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) masih ada dikotomi antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Bahkan, masih ada diskriminasi terhadap mahasiswa PTS.

"Contoh KIP PTS hanya dapat 5% dan PTN 95%. Baru tahun 2020 PTS mendapatkan 60% dan PTN 40%. Sekarang di 2022 PTS hanya mendapatkan 45%. Dari total APBN untuk pendidikan tinggi PTS tidak lebih dari 20% yang jumlahnya 4.500 lebih dan PTN mendapatkan 80% dari total PTN yg jumlahnya sekitar 175," kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko, Minggu, 2 Oktober 2022.

Baca juga: Pengamat Nilai Tim Bayangan Kemedikbudristek Tanda Birokrasi Indonesia Masih Lemah 

Menurut dia, klaim Kemendikbudristek terkait pemerataan KIP baik PTS dan PTN harus ada solusi yang adil dan proposional. "Karena dampak terberat pada krisis ekonomi 7 tahun terakhir ditambah Covid-19 adalah PTS karena sumber utamanya dari mahasiswa, PTN kan sudah dikaver pemerintah all in. Dan fakir miskin terbanyak di PTS," katanya.

Dia menambahkan karena ekonomi yang lesu membuat PTS pun menjadi kesulitan. "Jadi di PTS ini kumpulan orang-orang susah kecuali PTS sebagian kecil yang jumlah mahasiswa di atas 4.000 mahasiswa," ujarnya.

Terakhir, dia menambahkan jika PTS besar yang jumlah mahasiswanya nya di atas 10 ribu, pengelola KIP mestinya membedaka perilakunya.

"Pengelola KIP tidak memahami kontek Islam yang mengajarkan yang perlu dilindungi adalah delapan asnaf, baik PT maupun mahasiswanya," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait