#pajak#pemkotbandarlampung

Apindo: Penertiban Pajak Harus Objektif

Apindo: Penertiban Pajak Harus Objektif
Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyegelan ditempat usaha yang belum bayar pajak. Lampost.co/Zainudin


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk lebih objektif dalam menertibkan tunggakan pajak. 

Ketua DPP Apindo Lampung, Ary Meizari Alfian, mendukung Pemkot untuk menindak tegas pengusaha yang bertahun-tahun tidak membayar pajak. Namun, Pemkot juga harus bisa memberikan keringanan bagi pengusaha yang menunggak pajak akibat dampak pandemi Covid-19.

"Penyegelan tempat usaha Pemkot Bandar Lampung harus dilihat secara utuh. Informasi yang saya dapat, usaha yang disegel karena tidak membayar B1 atau PPN. Itu memang salah dan harus ditindak. Begitu juga yang tidak mau menggunakan atau tidak optimal menggunakan tapping box," kata Ary, Senin, 28 Juni 2021.

Namun, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar pajak akibat terdampak pandemi Covid-19 harus bisa diberi keringanan. Sebab, pandemi Covid-19 memang memukul mayoritas sektor usaha. Sehingga perlu relaksasi dengan kemampuan pengusaha agar tidak bangkrut. 

"Pemkot juga harus memberikan keringanan bagi pengusaha yang memang tidak mampu membayar pajak akibat pandemi. Jangan dipukul rata,” katanya.

Ia mengimbau pengusaha untuk menaati semua aturan perpajakan. Sebab, pajak sebagai salah satu bentuk dukungan pengusaha dalam pembangunan daerah. Sementara itu, pemerintah juga harus memberikan perlakuan yang baik terhadap pengusaha yang kondisinya terganggu akibat pandemi.

"Pengusaha dan pemerintah harus bersinergi dan sama-sama memahami dan saling support. Saat pandemi pengusaha memang harus didukung agar tetap hidup. Sebab, jika banyak yang bangkrut, maka dampaknya akan luas terutama pengangguran akan meningkat. Akhirnya akan menimbulkan dampak sosial dan kriminalitas meningkat,” katanya.

Untuk itu, Pemkot Bandar Lampung perlu menyiapkan skema keringanan pajak bagi pengusaha yang terganggu pandemi Covid-19. Dengan diimbangi upaya penagihan pajak terhadap pelaku usaha yang lama menunggak pajak. 

"Apindo minta supaya pemerintah daerah bisa secara utuh terkait alasan penyegelan supaya tidak terjadi simpang siur informasi dan menghindari politisasi informasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jelaskan alasannya ke publik agar informasi yang diterima masyarakat tidak sepihak,” katanya.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait