#anggaran#apbdp#pendapatan#belanja

APBD-P Pemkab Lambar Defisit Rp104 Miliar

APBD-P Pemkab Lambar Defisit Rp104 Miliar
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR. Bupati Lambar Parosil Mabsus saat menyampaikan rencana perubahan anggaran Pemkab TA 2022 pada sidang paripurna DPRD Lambar, Selasa, 13 September 2022. Dok


Liwa (Lampost.co) -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tahun ini direncanakan mengalami defisit Rp104,7 miliar. Pendapatan berubah dari semula Rp1,035 triliun 
menjadi Rp1,021 triliun. Sementara belanja daerah Rp1,126 triliun dari semula Rp1,112 triliun sehingga terdapat defisit Rp104,777 miliar.

Bupati Lambar Parosil Mabsus menyampaikan hal tersebut saat membacakan nota pengantar rancangan APBD Perubahan tahun 2022 dalam sidang paripurna DPRD Lambar, Selasa, 13 September 2022.

Dia mengungkapkan solusi untuk menutup defisit tersebut akan menggunakan penerimaan pembiayaan yang semula Rp90,462 miliar bertambah menjadi Rp115,571 miliar. Penambahan itu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

"Pandemi Covid-19 telah telah menimbulkan dampak pada peningkatan inflasi sebagai awal dinamika ekonomi. Kondisi ini tentu menghambat laju pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkab juga telah melaksanakan pemberian subsidi, bantuan langsung tunai dan penggunaan produk dalam negeri untuk menekan laju pertumbuhan inflasi. Kemudian pemerintah juga telah mewajibkan daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi.

Baca juga: APBD Perubahan Pemprov Lampung Diproyeksikan Naik Rp300 M

Terkait pengendalian inflasi itu, Pemkab telah menyusun rancangan perubahan anggaran. Selain dalam rangka perubahan pendapatan, juga sebagai upaya menekan dampak inflasi sehingga perekonomian masyarakat bisa pulih dengan cepat.

Untuk belanja daerah, selain terjadi pergeseran dan penataan anggaran, juga dilakukan penambahan belanja guna memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Kemudian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

Ia menjelaskan pendapatan Lambar TA 2022 sebelum perubahan yaitu Rp1,035 triliun terdiri dari pendapatan asli daerah Rp73,660 miliar dan pendapatan dana transfer Rp961,380 miliar.

"Pendapatan dalam anggaran perubahan tahun ini berkurang Rp13,252 miliar atau menurun 1,28% sehingga total pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun ini menjadi Rp1,021 triliun," katanya.

Hal itu karena adanya penurunan pada penerimaan daerah Rp322,297 miliar dan penurunan pendapatan transfer Rp12,929 miliar.

Kemudian, penerimaan PAD juga turun dari target awal Rp73,660 miliar menjadi Rp73,338 miliar atau turun 0,44%.

Sebaliknya, penerimaan dari pos pajak daerah meningkat dari target Rp13,038 miliar bertambah Rp1,329 miliar menjadi Rp14,367 miliar. 

Penambahan penerimaan juga terjadi di pos retribusi daerah dari target awal Rp2,289 miliar bertambah Rp44,076 juta menjadi Rp2,333 miliar. Lalu untuk pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap di angka Rp6,623 miliar. Untuk pos lain-lain PAD yang sah dari semula Rp51,710 miliar berkurang Rp1,696 miliar menjadi Rp50,013 miliar.

Kemudian, pendapatan transfer dalam APBD murni dianggarkan Rp961,380 miliar juga turun menjadi Rp948,450 miliar yaitu berkurang Rp12,929 miliar (1,34%).

Penurunan ini terjadi karena pendapatan transfer antardaerah turun menjadi Rp62,673 miliar dari target semula Rp75,945 miliar.
 

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait