#disdukcapil#kependudukan

Aparatur Pemerintahan Diimbau Samakan Persepsi Soal Administrasi Kependudukan

Aparatur Pemerintahan Diimbau Samakan Persepsi Soal Administrasi Kependudukan
Kegiatan Koordinasi Pengolahan, Penyajian Data Kependudukan, dan Penyerasian Kode Wilayah 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di Hotel Bukit Randu, Selasa, 29 Juni 2021. Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan aparatur Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota harus menyamakan pemahaman dan persepsi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

"Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi  baik bagi pemerintah maupun pihak lain, termasuk dunia usaha," katanya dalam kegiatan Koordinasi Pengolahan, Penyajian Data Kependudukan, dan Penyerasian Kode Wilayah 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2021 di Hotel Bukit Randu, Selasa, 29 Juni 2021. 

Oleh karena itu, kata Fahrizal, perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Baca: Permen Manis buat Warga Bandar Lampung Cetak Dokumen Kependudukan

 

"Ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan,"  kata dia. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mendagri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, 228 kecamatan, 2.435 desa, dan 205 kelurahan dengan luas wilayah 34.623,90 Km². 

Perbedaan nama atau pemekaran wilayah yang terjadi akan berpengaruh pada pergantian dan perubahan data kependudukan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kodefikasi wilayah yang dimasukkan ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) harus sesuai dengan peraturan Mendagri mengenai kode wilayah. 

"Dengan adanya penataan daerah atau pemekaran daerah baik dalam lingkup kabupaten/kota, kecamatan maupun desa/kelurahan perlu dilakukan pemutakhiran dan penyerasian terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan," ujar dia.

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait