#beritalampung#beritalampungterkini#pemilu2024#pilkadaserentak2024#pestademokrasi

Antisipasi Hoaks Sejak Dini di Jelang Pesta Demokrasi

Antisipasi Hoaks Sejak Dini di Jelang Pesta Demokrasi
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penyebaran berita bohong atau hoaks menjelang perhelatan Pemilu dam Pilkda Serentak 2024 harus diantisipasi sejak dini. Hal itu agar tercipta suhu politik yang sejuk dan damai.

Akademisi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Tony Wijaya, menyatakan fenomena munculnya berita bohong atau hoaks masih akan terjadi menjelang pemilu. Hal ini disebabkan literasi masyarakat yang masih rendah, terutama dalam mencerna dan menganalisis informasi yang didapat.

“Berbicara tentang hoaks baik menjelang pelaksanaan maupun pasca-pemilu tetap akan ada,” katanya, Kamis, 29 September 2022.

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), pada Pemilu 2019 lalu ada 3.356 kasus berita hoaks dalam berbagai kategori. Dari keseluruhan temuan kasus, hoaks kategori politik berada pada posisi paling tinggi dengan total 916 kasus.

Baca juga: Identitas 21 Pendaftar Panwascam di Bandar Lampung Tercatut Parpol 

Penyebaran ini terjada pada periode Agustus 2018—30 September 2019. Puncak penyebaran hoaks terjadi pada April 2019 yang bertepatan dengan pelaksanaan pilpres dan pileg.

Menyadari besarnya potensi penyebaran hoaks pada tahun politik dan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung mengajak masyarakat mewaspadai dan mencegah penyebaran hoaks terkait isu politik. Hoaks memiliki berbagai bentuk mulai dari ujaran kebencian, isu sensasional, dan provokatif yang berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Dampaknya (hoaks) adalah ketidakpercayaan dan saling curiga sehingga masyarakat terpecah belah. Jika dibiarkan akan merusak keharmonisan di tengah masyarakat menjelang Pemilu 2024," kata Komisioner KPU Bandar Lampung, Fery Triatmojo.

KPU juga telah mengantisiapasi penyebaran hoaks di tengah masyarakat. KPU kota akan memaksimalkan media sosial dan platform digital yang dimilikinya dan KPU RI untuk menangkalnya hoaks. Selain itu, KPU kota juga akan memberikan edukasi dan pemahaman tentang bahaya hoaks pada pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para pemula.

"KPU kota juga akan melanjutkan program relawan demokrasi yang sudah dilaksanakan pada Pilkada 2020 lalu. Relawan ini terdiri dari basis warganet, pemilih pemula, perempuan, keluarga, dan tokoh agama," katanya. (MG1)

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait