#pencabulan#asusila

Angka Kekerasan Seksual Anak Dinilai Tinggi

Angka Kekerasan Seksual Anak Dinilai Tinggi
Menko PMK, Muhadjir Effendy. Medcom.id/Citra Larasati


Jakarta (Lampost.co) -- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), muhadjir Effendy, menegaskan pemerintah berkomitmen memerangi dan mencegah kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Menurutnya, hingga saat ini kekerasan seksual anak masih tinggi.

Dia mengakui, sejak 2018 sampai 2021 terjadi penurunan prevalensi kekerasan seksual sekitar 24 persen. Namun tetap saja angka yang ada saat ini masih mengkhawatirkan.

Baca juga: Janjikan Nilai Bagus dan Masuk Paskribaka, ASN Guru di Pesibar Cabuli Belasan Siswa SD

"Meski begitu, secara absolut jumlahnya masih besar dan dampak terhadap korban masih belum tertangani dengan baik," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu 12 Januari 2022.

Menurutnya yang sangat penting saat ini adalah implementasi dari peraturan dan perundangan terkait pencegahan kekerasan seksual. Perlu komitmen dan koordinasi antarlembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam menangani kekerasan seksual anak.

"Serta penguatan dan unit-unit perlindungan yang terkait dengan perlindungan anak," jelasnya.

Dia menekankan, isu kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu utama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan. Presiden Joko Widodo juga mengarahkan kementerian atau lembaga bertanggung jawab segera memberikan langkah konkret dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada anak ini. 

" Presiden memberikan arahan agar memprioritaskan aksi pencegahan kekerasan pada anak, mereformasi manajemen penanganan kasus, dan layanan pendampingan bantuan hukum serta layanan rehabilitasi mental maupun sosial dan reintegrasi sosial," imbuhnya.

Dia menyebut, di tingkat desa, peran desa dan pemerintah desa sangat strategis. Terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

 "Kami tahu ada 18 target SDGs di antaranya adalah masalah desa ramah anak kemudian perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak perempuan dan kekerasan terhadap anak secara umum," tutup Muhadjir.

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait