#MALANGSARI

Anggota DPR RI Taufik Basari: Semua Pihak Terkait Kasus Mafia Tanah Malangsari Harus Diusut Tuntas

Anggota DPR RI Taufik Basari: Semua Pihak Terkait Kasus Mafia Tanah Malangsari Harus Diusut Tuntas
Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basaria saat ditemui di GSG Unila. Lampost.co/Andre Prasetyo Nugroho


Bandar Lampung (lampost.co) -- Anggota Komisi lll DPR RI, Taufik Basari menyampaikan bahwa kasus mafia tanah yang terjadi di Desa Malangsari, Lampung Selatan harus diusut tuntas sampai semua pihak yang bertanggung jawab ditangkap.

Dia memastikan akan terus mengawasi kasus tersebut hingga tuntas, sampai semua yang bertanggung jawab dapat ditangkap dan diproses hukum tanpa pandang bulu. "Mau apapun latar belakangnya mau apapun profesinya, dan proses ini nanti tentunya akan berlanjut hingga ke kejaksaan agung dan ke pengadilan lah," kata Taufik Basar saat ditemui di gedung serbaguna (GSG) Universitas Lampung, Unila, Minggu, 16 Oktober 2022.

Tobas, sapaan akrabnya, meminta kepada kejaksaan tinggi untuk membantu mengawal kasus ini tanpa memandang siapapun latar belakang orang yang akan diminta pertanggung jawabannya.

Ia juga menyampaikan bahwa persoalan Malangsari sudah disampaikan kepada pihak-pihak yakni penegak hukum dan kementerian terkait. "Saya sudah sampaikan kepada Mabes Polri, saya juga sudah sampaikan kepada Jaksa Agung saya sudah sampaikan juga ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang, saya juga sudah sampaikan kepada rekan saya di komisi tiga (DPR RI)," kata dia

Selain itu ia menjelaskan jika Komisi lll membentuk panja penegakan hukum untuk mafia tanah.  "Di mana salah satunya kami akan rencanakan untuk melakukan pengawasan kasus-kasus mafia tanah di Lampung ini," kata dia.

Tobas menuturkan sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Polda Lampung dan kejaksaan yang akan menindak lanjuti kasus dugaan mafia tanah itu.

Sebelumnya Polda Lampung telah menetapkan 5 tersangka terkait dengan dugaan kasus mafia tanah di Desa Malangsari, Lampung Selatan.

Kelima tersangka tersebut yakni SJO (80) pensiunan purnawirawan Polri, FBM (44) juru ukur dari BPN, SHN (58) Camat Sekampung Udik, Lampung Timur, RA (49) notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan SYT (68) Kepala Desa Gunung Agung, Sekampung Udik, Lampung Timur.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait