#pemilu2024#medsos

Anggota DPR Nilai Warga Perlu Bijak Bermedsos Jelang Pemilu 2024

Anggota DPR Nilai Warga Perlu Bijak Bermedsos Jelang Pemilu 2024
Tangkapan layar Anggota DPR RI dari fraksi Golkar daerah pemilihan Lampung, Lodewijk F. Paulus. dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Legislator yang digelar daring, Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Warga perlu bijak menggunakan media sosial (medsos) khususnya menjelang pemilu 2024. Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari fraksi Golkar daerah pemilihan Lampung, Lodewijk F. Paulus.

Menurutnya, medsos cenderung seperti mata pisau yang memiliki dua sisi yakni positif dan negatif.

"Makanya perlu bijak bermedia sosial. Apalagi orang Indonesia terkenal ramah dan santun, jangan sampai saat bermedia sosial, hal itu hilang," ujar Lodewijk dalam acara bertajuk Ngobrol Bareng Legislator bertema bijak bermedsos yang digelar secara daring, Selasa, 30 Agustus 2022. 

Lodewijk memaparkan survei Esential Digital Headlines pada Februari 2022 menampilkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 277, 7 juta jiwa namun pengguna internet via HP mencapai 370,1 juta orang.

"Artinya, ada sekitar 33,3% penduduk Indonesia menggunakan lebih dari satu HP/gadget. Berarti, pasar HP di Indonesia luar biasa," kata anggota DPR asal Dapil Lampung itu.

Selain survei tersebut, yang menggunakan internet (secara umum) mencapai 204,7 juta jiwa sedangkan yang menggunakan sosial media via perangkat umum (non HP) mencapai 191, 4 juta jiwa.

"Dari data tersebut, rentang usia muda 20-29 tahun, memiliki angka penetrasi (penggunaan internet) mencapai angka 80% di Indonesia," ujar Lodewijk.

Menurutnya, penggunaan media sosial lebih egaliter, karena dapat menyuarakan secara langsung pandangan individu. Namun, penggunaannya perlu dengan bijak, agar tidak mengubah budaya ramah dan toleran Indonesia.

"Positifnya bisa mencari informasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, bisnis, dan lainnya. Negatifnya, ini ada konten pornografi, hoaks, ujaran kebencian, saran, pelanggaran kekayaan intelektual, dan sebagainya," katanya.

Lodewijk menjelaskan dari pemaparannya, hingga Januari 2022, total penanganan konten negatif di Indonesia mencapai angka 1.606.320 dan penanganan di media sosial 653.959. Oleh sebab itu, dalam bermedia sosial harus dikedepankan etika. Pengguna mesti mengetahui konten yang disebar benar atau tidak. Kemudian bermanfaat, lalu ilegal atau tidak (tidak melanggar hukum dan bersumber) dan apakah informasi tersebut dibutuhkan atau tidak. Karena itu, penggunaan media sosial telah memiliki instrumen penegakan  hukum.

Dia juga menerangkan sejumlah perbuatan yang dapat dipidana yakni menyebar video asusila melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 45 Ayat (1) UU 19 tahun 20016 tentang ITE, kemudian judi online melanggar Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2) UU ITE, pencemaran nama baik melanggar Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, dan Pasal 310 KUHP. 

Menurut Loedwijk kedepannya, Indonesia akan menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Terhitung sejak 1 Agustus 2022, parpol sudah melakukan pendaftaran. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, masih ditemukan adanya kampanye oleh partai, kader, atau simpatisan sebagai sarana kampanye, sehingga muncul politik identitas.

"Cebong dan kampret kan masih ada. Saya harap sahabat Lodewijk dapat menyampaikan informasi dan menyosialisasikan bijak bermedia sosial, terutama pada tahun politik. Dengan demikian, tidak ada pihak terbelah dua. Salah satunya karena berita bohong, politik identitas memecah belah bangsa," ujar pensiunan TNI itu.

Baca juga: DPR dan Ahli Pers Ajak Masyarakat Bijak Bermedsos

Di sisi lain, Pemimpin Redaksi Lampung Post sekaligus ahli pers asal Lampung, Iskandar Zulkarnain mengatakan, pers sebagai pemberi informasi merupakan kekuatan keempat setelah fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh sebab itu, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berekpresi sebagaimana amanat UUD 1945.

"Tugas pers menjaga demokrasi, menyampaikan gagasan, dan memberikan kritikan terhadap pihak lembaga pemerintahan," katanya.

Menurut Iskandar, saat ini pers telah berkembang ke arah digital sehingga memunculkan era konvergensi. Pers muncul menjadi media cetak, elektronik, televisi, online, dan juga penggunaan media sosial pada media.

"Contohnya Lampung Post. Hari ini harus membenahi cara penyampaian informasi dengan menambah platform (konvergensi), kalau kami tidak berkolaborasi, kami bakal tergilas zaman," ujar dia.

Selain era konvergensi, perkembangan penggunaan media sosial juga terus berkembang sebagai bentuk kebebasan berkepresi. Namun, semua ada batasannya.

Iskandar mengungkapkan kerja-kerja pers dipagari dan diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999, kode etik dewan pers, dan hal lainnya. Kemudian, penggunaan media sosial juga diatur oleh UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

"Karenanya masyarakat harus baca dan mengetahui UU ITE (penggunaan media sosial), membuat konten bohong, dan lainnya ada pidananya. Jadi, masyarakat harus tahu dan kebebasan berekspresi dalam penggunaan medsos tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh membahayakan kepentingan negara, dan publik. Apalagi di Lampung, adat sangat beragam,"katanya.

Iskandar berharap ke depan tidak bertebaran berita-berita bohong, termasuk hoaks menjelang pemilu 2024.

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait