#PILKADA

Anggaran Pilkada Lampung Tahap Awal Paling Cepat Cair September 2023

Anggaran Pilkada Lampung Tahap Awal Paling Cepat Cair September 2023
Ilustrasi


Bandar Lampung -- Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah menandatangani  Nota  Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, di ruang Sidang  Paripurna  DPRD Lampung, Jumat, 14 Oktober 2022.

Salah satu mata anggaran yakni, terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang menyebutkan dalam rangka pilkada serentak tahun 2024.

Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan 40 persen dari kebutuhan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilukada Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebesar Rp125.472.433.160,00 sedangkan untuk Bawaslu Provinsi Lampung yakni, Rp34.081.725.200,00

Sementara total anggaran yang dibutuhkan oleh KPU Lampung untuk penyelenggaraan Pilakda 2024 mencapai Rp311 miliar, dan Bawaslu lampung mencapai Rp84 miliar.

Terhadap anggaran tersebut Sekretaris Bawaslu Lampung Widodo menyebut, penyerahan Naskah Hibah perjanjian Daerah (NPHD) untuk Pengawasan Pilkada kemungkinan akan dilakukan pada sekitar september tahun 2023. Tahapan Pilkada 2024 juga kemungkinan akan dimulai sekitar Oktober 2023.

"Sepertinya nanti, September 2023 penyerahan, bersama dengan KPU juga," ujar Widodo, 16 Oktober 2022.

Kegunaan 40 % dari kebutuhan penuh Bawaslu Lampung, akan digunakan untuk tahapan awal pengawasan pilkada. "Biasanya tahapan awal, pendaftaran peserta pemantauan dan lainnya, biasanya itu  ada di tahapan yang dikeluarkan KPU, itu yang kami awasi," katanya.

Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami mengatkan penyerahan anggaran tersebut ke KPU Lampung, paling cepat tahun depan.  "NPHD diperkirakan  paling cepat september 2023,"katanya.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait