#politik#pilkada2018#anggaranpilkada#KPU

Anggaran Pilkada KPU Provinsi Lampung Cair Rp44 Miliar

Anggaran Pilkada KPU Provinsi Lampung Cair Rp44 Miliar
Anggaran Pilkada. Dok. Lampost.co


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang ketiga pada 27 Juni 2018 mendatang untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung sudah dicairkan. Pencairan pertama tersebut sebesar Rp44 miliar.
Kepala Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, Minhairin mengatakan bahwa pihaknya telah mencairkan anggaran Pilkada 2018 untuk KPU Provinsi Lampung sebesar Rp44 miliar. Namun untuk anggaran Bawaslu Lampung masih dalam proses.
"Kalau KPU inikan sudah dianggarkan di APBD murni, gak ada masalah udah masuk kerekening mereka. Sedangkan Bawaslu ini dianggrkan di APBD Perubahan, tapi APBD Perubahan kita ini lagi dievaluasi Kementerian Dalam Negeri jadi tunggu dulu" katanya saat ditemui di Ruang Abung Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (19/9/2017).
Ketua KPU Provinsi Lampung, Nanang Trenggono membenarkan bahwa anggaran Pilkada untuk KPU Lampung sudah diterima untuk tahap pertama Rp44 miliar. Ia mengatakan bahwa untuk pencairannya pihaknya bekerja sama dengan Bank Mandiri. KPU Provinsi Lampung sendiri mendapat total anggaran untuk Pilkada sebesar Rp267,9 milliar
"KPU Lampung menggunakan jasa Bank Mandiri. Kita juga sudah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bank Mandiri di Aula KPU. Nantinya PPK, PPS dan petugas di bawahnya mendapat asuransi dari Bank Mandiri tersebut," katanya.
Sementara ntuk anggaran KPU Kabupaten Lampung Utara di Pilkada Lampung Utara sebesar Rp31,9 milliar. Begitu juga dengan anggaran KPU Kabupaten Tanggamus sudah dilakukan penandatanganan NPHD sebesar Rp32,5 milliar.
Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung menghibahkan dana pengawasan sebesar Rp92 miliar dengan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp30 miliar dan realisasi tahun 2018 sebesar Rp62 miliar. Kemudian ia mengatakan untuk Lampung Utara sudah melakukan penandatanganan NPHD sebesar Rp12,9 miliar namun untuk Tanggamus belum.
"Iya NPHD sudah ditandatangani namun belum bisa dicairkan. Kami berharap bisa segera dicarikan karena kami ingin melakukan proses pelaksanaan rekrutmen panwascam. Kalau belum cair bisa menghambat pelaksanaan rekrutmen tersebut," katanya.


Terancam Pilkada Tertunda

Ketua Panwaslu Kabupaten Tanggamus, Dedi Fernando mengatakan anggaran pengawasan untuk Pilkada Tanggamus sebesar Rp9,3 miliar dengan perincian untuk anggaran 2017 sebesar Rp2 milliar dan ditahun 2018 sebesar Rp7,3 milliar. Namun sampai saat ini NPHD belum ditandatangani bersama Pemda.
"Kita melakukan koordinasi dengan Bawaslu Lampung dan Pemerintah Daerah Tanggamus. Tapi sampai saat ini belum jelas kapan pelaksanaan NPHD-nya," katanya.
Kemudian ia juga mengatakan pemerintah daerah wajib memberi bantuan mengenai anggaran pemilihan kepala daerah, apabila kepastian dan kesiapan anggaran belum ada maka Pilkada bisa tertunda.
"Kalau anggaran kosong gimana kita akan melakukan kegiatan. Kemudian kita juga akan ada dlrekrutmen Panwascam dan PPL. Gimana kita mau membayar honor mereka dan kegaiatan administrasinya," katanya. 

EDITOR

Triyadi Isworo


loading...



Komentar