#covid-19#anggarancovid-19

Anggaran Penanggulangan Covid-19 Jangan Membengkak

Anggaran Penanggulangan Covid-19 Jangan Membengkak
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, meminta seluruh pihak untuk tidak membuang kesempatan dalam pengendalian penyebaran virus korona. Alokasi dana penanggulangan Covid-19, sebagai upaya vaksinasi secara nasional harus dimanfaatkan secara efektif.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk membeli vaksin maupun proses vaksinasi. Anggaran tersebut jangan sampai membengkak akibat salah penanganan dan tidak disiplin dalam menaati protokol kesehatan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 Januari 2021.

Pemerintah, jelas Lestari, mengalokasikan Rp1.035,25 triliun untuk penanggulangan Covid-19 di Tanah Air. Termasuk Rp73 triliun untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

Anggaran tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, bersumber dari realokasi dan refocusing anggaran setiap kementerian dan lembaga. Melihat kenyataan itu, selayaknya semua pihak melaksanakan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan strategi yang transparan dan terukur, agar alokasi anggaran dari hasil realokasi mendapatkan hasil maksimal.

Di sisi lain, ujar anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun harus benar-benar menjadi norma baru di keseharian. Mengurangi pergerakan orang dan mencegah kerumunan selayaknya menjadi kepedulian setiap orang.

Apalagi, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat penambahan 387 orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 pada Rabu, 27 Januari 2021. Jumlah itu menjadi pertambahan kematian tertinggi sepanjang pandemi di Tanah Air.

Namun, pandemi Covid-19 yang kian mengancam itu jangan dihadapi dengan ketakutan dan saling menyalahkan, melainkan dengan kerja keras. Hal itu dengan langkah terukur dan sinergi antarelemen.

"Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai RT/RW dan masyarakat untuk memperkuat disiplin publik dalam menjalankan norma baru di masa pandemi," kata dia.

 

EDITOR

Effran Kurniawan

loading...




Komentar


Berita Terkait