#INFLASI

Anggaran Penanganan Inflasi Bisa Digunakan Setelah APBD-P Disahkan

Anggaran Penanganan Inflasi Bisa Digunakan Setelah APBD-P Disahkan
Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyisihkan 2,1 persen dana alokasi khusus (DAU) yang berasal dari DTU dan DBH untuk penanganan inflasi. Namun, meski begitu, anggaran tersebut saat ini belum bisa digunakan.

Plt BPKAD Bandar Lampung, M Ramdhan menjelaskan, pemerintah telah memutuskan menggunakan anggaran Rp5,8 miliar untuk penanganan inflasi. Namun, anggaran itu baru bisa digunakan usai rancangan APBD Perubahan disahkan.

Pemerintah akan menggunakan anggaran sebanyak itu untuk penanganan inflasi melalui 3 prioritas, antara lain, bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial. "Kami masih haru menunggu APBD Perubahan disahkan," kata dia, Rabu, 05 Oktober 2022.

Selain itu, saat ini juga masih ada perubahan pada draft rencana penanganan inflasi dalam program penyediaan lapangan kerja. Program itu awalnya dilakukan melalui kegiatan bedah rumah, namun diganti dengan perbaikan drainase.

Meski begitu, tidak ada perubahan pembagian anggaran di setiap mekanisme penyaluran. Ia mengatakan, khususnya untuk penyediaan pangan pemerintah menggunakan anggaran Rp2,8 miliar.

Kemudian, program perlindungan sosial melalui pasar murah menggunakan anggaran Rp1 miliar. Sementara itu, Rp2 miliar sisanya digunakan untuk penyediaan lapangan kerja melalui perbaikan drainase.

Sementara itu, Pj Sekda Bandar Lampung, Sukarma Wijaya pihaknya optimis APDB-P sudah disahkan bulan ini.  Menurutnya, rancangan APBD-P telah disetujui DPRD Bandar Lampung dan sedang proses peninjauan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

EDITOR

Deni Zulniyadi


loading...



Komentar


Berita Terkait