#bantuan#penangananinflasi#apbdp

Anggaran Penanganan Inflasi Bandar Lampung Tunggu Pengesahan APBD Perubahan

Anggaran Penanganan Inflasi Bandar Lampung Tunggu Pengesahan APBD Perubahan
Ilustrasi.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menganggarkan Rp5,8 miliar untuk penanganan inflasi. Namun, anggaran itu saat ini masih belum bisa digunakan sesuai peruntukannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Ramdhan menyampaikan, anggaran itu diatur dalam APBD perubahan. Sehingga penggunaannya mesti menunggu rancangan Perubahan disahkan.

Pemerintah akan menggunakan anggaran sebanyak itu untuk penanganan inflasi melalui 3 prioritas, antara lain, bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja, serta perlindungan sosial.

"Iya kami masih harus menunggu APBD Perubahan disahkan," kata dia saat dihubungi Lampost.co, Minggu, 2 Oktober 2022.

Selain itu, saat ini pihaknya masih melakukan perubahan pada draft rencana penanganan inflasi dalam program penyediaan lapangan kerja. Program itu awalnya dilakukan melalui kegiatan bedah rumah, namun diganti dengan perbaikan drainase.

Meski begitu, tidak ada perubahan pembagian anggaran di setiap mekanisme penyaluran. Ia mengatakan, khususnya untuk penyediaan pangan pemerintah menggunakan anggaran Rp2,8 miliar.

Kemudian, program perlindungan sosial melalui pasar murah menggunakan anggaran Rp1 miliar. Sementara itu, Rp2 miliar sisanya digunakan untuk penyediaan lapangan kerja melalui perbaikan drainase.

"Sekarang sedang diubah, awalnya Dinas Perkim untuk bedah rumah, sekarang untuk perbaikan drainase lewat Dinas PU," jelasnya.

Namun diketahui, rancangan perubahan APBD pemerintah baru disetujui DPRD Bandar Lampung. Pemkot setempat mesti harus menunggu evaluasi dari DPRD Lampung.

Hal tersebut menimbulkan kendala dalam pelaksanaan yang mestinya dilakukan mulai Oktober. Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung, Kadek Sumarta menyampaikan, pihaknya belum bisa melakukan pengadaan beras untuk program bantuan sosial.

Saat ini anggaran yang akan digunakan belum siap karena menunggu pengesahan APBD perubahan. Hal itu membuat dirinya terkendala untuk melakukan lelang pengadaan beras.

"Kalau anggarannya sudah siap kita langsung lelang, biar bisa segera dibagikan," ungkapnya.

EDITOR

Sri Agustina


loading...



Komentar


Berita Terkait