#danadesa#beritalambar#pembangunandesa

Anggaran Pekon di Lambar Tahun ini Berkurang Rp7,4 M Lebih

( kata)
Anggaran Pekon di Lambar Tahun ini Berkurang Rp7,4 M Lebih
Ilustrasi: Foto: Dok/Google Images


Liwa (Lampost.co): Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2020 dari pemerintah pusat kepada Pemkab Lampung Barat tahun ini juga berdampak adanya pengurangan alokasi anggaran untuk program dana desa maupun Alokasi Dana Pekon (ADP) tahun 2020.

"Karena dana perimbangan tahun ini berkurang maka dana desa (DD) dan ADP juga dikurangi dengan total pengurangan ya yakni mencapai Rp7,463 miliar," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Lampung Barat Daman Nasir, Kamis, 27 Agustus 2020.

Menurutnya, jumlah DD untuk Lambar semula dialokasikan sebesar Rp127,431 miliar. Akan tetapi setelah adanya program penanganan covid-19 maka pemerintah pusat menguranginya dan kini jumlahnya menjadi Rp126,016 miliar yakni berkurang sebesar Rp1,415 miliar. 

Kemudian pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Dimana ADP awalnya dialokasikan Rp56,623 miliar namun setelah realokasi dan refocussing kini angkanya berkurang sebesar Rp6,047 miliar menjadi Rp50,576 miliar. Jadi total pengurangan DD dan ADP tahun ini yakni sebesar Rp7,463 miliar.

Pengurangan dana itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020.

"Jadi, bertambah atau berkurangnya DD dan ADP, jumlahnya adalah bergantung dengan kondisi dana perimbangan yaitu DAU dan dana bagi hasil," kata Daman.

Ia menambahkan, adapun rumus penghitungan untuk penetapan pengurangan ADP itu yakni DAU dan bagi hasil pajak dan bukan pajak dikali 10%. 

“Setelah dilakukan penghitungan melalui rumus tersebut maka angka ADP tahun ini dianggarkan sebesar Rp50,576 miliar,” kata dia.

Kemudian untuk DD senilai Rp126,016 miliar itu, lanjut dia, hingga saat ini telah terealisasi sebesar Rp92,379 miliar. Mekanisme pencairan dana desa   berdasarkan Permenkeu nomor: 205/2019 tentang pengelolaan dana desa maka mekanisme pencairan anggaran tahun ini berbeda dengan tahun lalu.

Mekanisme pencairan tahun lalu pada tahap I dilaksanakan sebesar 20%. Kemudian tahap kedua dan ketiga masing-masing 40%. Sedangkan tahun ini pencairan ditahap I dan II yakni masing-masing sebesar 40% dan tahap ketiga sebesar 20%.

Selain mekanisme pencairan mengalami perubahan, tahun ini sistem realisasi ke pekon juga mengalami perubahan. Dimana proses pencairan dana desa tahun ini langsung dilakukan dari kas negara ke kas pekon. Sementara tahun lalu alokasi dana desa terlebih dulu dikirim pusat ke kas daerah lalu diteruskan ke kas pekon.

Namun untuk proses pengajuan pencairannya tetap yaitu pekon mengusulkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon. Kemudian DPMP merekomendasikan ke BPKD dan BPKD merekomendasikanya ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dilakukan pencairan.

EDITOR

Adi Sunaryo

loading...


Berita Terkait



Komentar