#kemiskinan#lampungbarat#covid-19

Akurasi Data Kemiskinan Penting Dibenahi di Masa Pandemi

Akurasi Data Kemiskinan Penting Dibenahi di Masa Pandemi
Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Rabu, 16 Desember 2020/Lampost.co/Eliyah


Liwa (Lampost.co) -- Wakil Bupati Lampung Barat (Lambar) Mad Hasnurin mengatakan Covid-19 tidak hanya memberikan dampak bagi kesehatan, akan tetapi juga ekonomi.

"Antara lain menyebabkan banyak lapangan usaha yang berhenti melakukan aktivitasnya. Kondisi ini tentu akan meningkatnya jumlah pengangguran secara signifikan, baik sebagai akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun karena usaha yang jatuh bangkrut sehingga banyak orang yang harus kehilangan mata pencaharian," kata Wabup dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Rabu, 16 Desember 2020.

Imbasnya, kata dia, situasi ini berpotensi meningkatkan kemiskinan di masyarakat. 

"Untuk itu salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan berbagai program bantuan bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu," ujar Hasnurin. 

Itu pun masih meninggalkan masalah lain. Menurut Hasnurin, salah satu kendala yang dihadapi adalah ketersediaan data jumlah masyarakat miskin harus valid. Program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bukan hanya terkait bantuan saat pandemi Covid-19, namun juga untuk seluruh program yang diberikan setiap tahunnya. 

"Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan data kemiskinan tersebut. Peran Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran data kemiskinan diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin," kata dia.

Data kemiskinan yang dimaksud adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini menjadi rujukan dalam penyaluran berbagai macam skema bantuan sosial. Namun DTKS itu masih perlu disempurnakan/dimutahirkan dan disinkronisasikan dengan data administrasi kependudukan.

"Tahun 2021 salah satu wujud komitmen Pemkab Lambar adalah mengoptimalkan penggunaan DTKS. Karena DTKS merupakan data yang digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," kata dia.

Tahun depan, Pemkab Lambar akan melaksanakan verifikasi dan validasi data DTKS yang pelaksanaanya harus sinkron dengan data administrasi kependudukan. 

"Saya meminta bantuan kerjasama semua pihak, terutama camat dan lurah/leratin serta aparat pekon dan semua lintas sektor terkait. Tujuannya agar data hasil verifikasi dan validasi ini bisa akurat mulai dari proses pemeriksaan data agar dipastikan bahwa pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan," kata dia. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait