#kamisan#ham#pemerintah#beritalampung

Aksi Kamisan Lampung Desak Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM

Aksi Kamisan Lampung Desak Pemerintah Tuntaskan Pelanggaran HAM
Foto: Aksi Kamisan Lampung, yaitu para pegiat Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pelbagai elemen masyarakat, mahasiswa, Non State Organitation (NGO), penyintas dan masyarakat sipil di Provinsi Lampung telah mengadakan aksi di Tugu Adipura, Bundaran


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Aksi Kamisan Lampung, yaitu para pegiat Hak Asasi Manusia yang terdiri dari pelbagai elemen masyarakat, mahasiswa, Non State Organitation (NGO), penyintas dan masyarakat sipil di Provinsi Lampung telah mengadakan aksi di Tugu Adipura, Bundaran Gajah, Bandar Lampung, Kamis, 12 September 2019. Adapun tema yang diangkat ke permukaan yakni, ”HAM dan Demokrasi di Ujung Tanduk.” 

 

 

Koordinator Lapangn, Feri Kurniawan mengatakan sebagai suatu ekspresi kebebasan berpendapat demi menjaga iklim demokrasi di negara ini pihaknya menggelar aksi. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan persoalan bersama yang menyangkut perkara kemanusiaan, tak ayal di masa lalu, penderitaan para korban yang menjalani hukuman selalu dilakukan tanpa melalui mekanisme peradilan.

 

 

"Kita perlu peka atas pelanggaran HAM berat Tanjung Priok 1984 dan pelanggaran HAM berat Talangsari 1989. Melalui aksi ini kita menuntut negara agar segera bertanggung jawab terhadap pembantaian-pembantaian yang terjadi, membela mereka yang mati demi menyuarakan ketidakadilan.”kata Feri.

 

 

Perwakilan dari Serikat Mahasiswa Indonesia, Beni menyampaikan pada orasinya ia memperingatkan bahwa keadilan semakin jauh setelah orang-orang yang terindikasi terlibat pada pelanggaran HAM berat masa lalu kini menjadi bagian di lingkaran pemerintahan. Pemerintah justru menambah persoalan dengan berencana mengesahkan peraturan-peraturan yang diduga bermasalah dan berpotensi mencederai prinsip-prinsip HAM.

 

 

“Beberapa rancangan peraturan yang bermasalah seperti RKUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, Revisi UU Pertanahan, serta revisi UU KPK yang berpotensi akan mengancam keberlangsungan lembaga anti rasuah tersebut. Kemudian tidak kunjung disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, bahwa peraturan tersebut akan memberikan kepastian terhadap penyintas, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan yang cukup tinggi yakni 406.178 kasus per tahun 2019.” katanya

 

 

Oleh karenanya Aksi Kamisan Lampung secara terbuka menuntut kepada pemerintah yang berkuasa saat ini untuk menuntaskan pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok 1984 dan Talangsari 1989; tolak RUU KPK, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan serta RUU KUHP; Tolak Capim KPK bermasalah; hapuskan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan; dan hentikan tindakan represif pada masyarakat papua dan hidupkan kembali jaringan telekomunikasi di Papua.

 

EDITOR

Triyadi Isworo/rilis

loading...




Komentar


Berita Terkait