#minyakgoreng

Kebijakan Minyak Goreng Lewat Aplikasi Dinilai Perlu Direvisi

Kebijakan Minyak Goreng Lewat Aplikasi Dinilai Perlu Direvisi
Ilustrasi penjualan minyak goreng diunduh Selasa, 28 Juni 2022. (Istimewa)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Program pemerintah pusat untuk penjualan minyak goreng melalui aplikasi pedulilindungi perlu dipastikan peruntukannya. Bahkan, diperlukan revisi matang jika program tersebut tidak sesuai tujuannya. 

Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi Universitas Lampung Asrian Hendicaya. Dia mengatakan melalui aplikasi pedulilindungi dan KTP serta NIK, program tersebut harus memastikan penjualan tersebut apakah kepada pengecer yang telah berpengalaman berdagang atau yang hanya ikut-ikutan. 

"Harus dipastikan dijual siapa, apakah warung kecil juga harus menyediakan perangkat untuk akses pedulilindungi. Sebab, jika warung kecil merasa keberatan, hal ini harus dijadikan revisi yang matang," kata Pengamat Ekonomi, Asrian Hendicaya, melalui telepon, Selasa, 28 Juni 2022.

Menurutnya, kebijakan penerapan pedulilindungi relatif berhasil diterapkan di sejumlah tempat. Namun, bukan untuk membeli barang. 

"Jadi, sebenarnya yang harus difokuskan oleh pemerintah adalah mengatasi masalah minyaknya, bukan prosedur pembelian," ujar Asrian.

Baca juga: Pembelian Minyak Curah dengan PeduliLindungi Dinilai Kurang Efisien

Selain itu, ia mengimbau manajemen distribusi memastikan seperti apa pola penerapannya agar dapat merespons kondisi lapangan yang berbeda-beda. Menurut Asrian, untuk menjadi pengecer atau distributor harus terdaftar melalui aplikasi yang ditentukan, menyediakan layanan pengaduan, masukan, dan kritik. Hal itu bertujuan agar pemegang aplikasi juga mudah untuk mengontrol.

"Pengalaman selama ini ada saja bias di lapangan karena pola distribusi yang kaku dan distributor yang tidak terkontrol. Hal tersebut diatur distribusinya karena ada subsidi dengan harapan diterima oleh yang layak," katanya. 

Asrian juga berharap jangan sampai ada penjual yang tidak kebagian minyak goreng karena hambatan persyaratan. Hal itu karena ada permainan distribusi sehingga tetap sulit dapat minyak goreng. 
 
Dia menambahkan UMKM juga memiliki keterbatasan modal dalam membeli dan mesti berkala. Apalagi, untuk rumah tangga yang tidak mampu. 

"Karena ini merupakan kebutuhan harian, ya frekuensi beli akan tinggi. Bila ada hambatan proses adminisrasi, maka akan menciptakan antrean. Bahkan, pasar gelap di luar pola yang diatur pemerintah," ujar dia. 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait