#INFRASTRUKTUR#JALANRUSAK#LAMPUNGUTARA

Akademisi Soroti Tidak Berfungsinya Tupoksi Konsultan Pengawas di Jalintengsum Lampura 

Akademisi Soroti Tidak Berfungsinya Tupoksi Konsultan Pengawas di Jalintengsum Lampura 
Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Suwardi Amri (Istimewa)


Kotabumi (Lampost.co) -- Video perombakan pekerjaan pasangan mortal atau dikenal siring pasang Jalan Lintas Tengah Sumatera (Jalintengsum) Desa Bandarputih, Kecamatan Kotabumi Selatan yang viral di media sosial mendapat sorotan dari akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Peristiwa itu terjadi tepat sehari usai aksi protes masyarakat terhadap hasil dan mekanisme pekerjaan di sana, hingga viral di media sosial. Terlihat pengawas dari Kementerian PUPR-RI dan konsultan di sana membongkar hasil pekerjaan subkontraktor. Secara kasat mata di video, setelah dibongkar batu, hanya bersusun tumpukan tanah tanpa menggunakan perekat semen adukan.
Video berdurasi 2 menit, 11 detik itu dikritisi akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Lampung, Suwardi Amri. Menurutnya, tugas pokok dan fungsi dari konsultan pengawas pada pekerjaan itu tidak berfungsi atau berjalan.

"Sehingga apa yang menjadi keberatan masyarakat terbukti dalam video yang sempat viral tersebut. Sekarang fungsi mereka itu dimana? Benar kata warga seharusnya ada mereka meski bukan saat pengecekan atau kroscek lainnya. Dan warga benar memprotes itu. Dalih apa pun rekanan adalah salah dalam hal ini," ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jumat, 3 Desember 2021. 

Amri menyatakan seharusnya mereka (konsultan/pengawas) senantiasa berada di lapangan. Dengan demikian, pekerjaan pasangan mortal itu bisa diterima dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Karena sangat dibutuhkan sebagai drainase (pembuangan) dalam rumah tangga.

"Secara tak langsung ini berimbas kepada masyarakat. Sebab fasilitas itu sangat diharapkan kehadirannya di sana. Apalagi memang tak ada di sana," jelasnya.

Amri juga menyoroti plafon anggaran dan mekanisme pekerjaan, perusahaan telah dua kali men-subkon-kan pekerjaan pasangan Mortal jalinteng sehingga dinilai tidak sesuai kondisi di lapangan. Mulai dari upah pekerja sampai kepada material dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.

"Pasti pemborong itu mau untung, dengan angka yang diberikan rekanan pertama itu jauh dari sesungguhnya. Sehingga wajar apa yang dikeluhkan warga tersebut terbukti di lapangan, asal jadi, dan minim sarana-prasarana penunjangnya," tandasnya.

Amri menambahkan sebagai pemborong pasti tidak akan mengambil risiko kerugian untuk menjaga kualitas pekerjaan. Akibatnya, terjadi pengurangan bahan dan hal lainnya di sejumlah titik jalan. 
 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait