#BAKSOSONY#PAJAK

Akademisi: Pengusaha Bakso Sony Enggan Bayar Pajak Termasuk Tindak Pidana Pengemplang

Akademisi: Pengusaha Bakso Sony Enggan Bayar Pajak Termasuk Tindak Pidana Pengemplang
Pengamat Hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto (Lampost.co/Triyadi Isworo)


Bandar Lampung (Lampost.co) --  Pengamat hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menyebut perilaku pengusaha bakso son haji sony yang enggan bayar pajak termasuk dalam tindak pidana pengemplang.

"Urusan pajak adalah kewajiban yang harus dibayarkan semua pelaku usaha dan masyarakat. Saya kira arah pidana pengemplang pajaknya masuk,"kata Yusdianto, melalui telepon, Rabu, 6 Oktober 2021.

Ia melanjutkan pajak yang harus dibayarkan pelaku usaha itu sudah diatur dalam regulasi yang sudah disepakati. Dengan demikian, kewajiban bayar pajak harus dilaksanakan. Pemerintah kota Bandar Lampung berharap agar bakso Son Haji Sony menggunakan tapping box.

"Pemkot hanya mengharapkan menggunakan tapping box. KPK sudah mengatakan bahwa mereka harus taat pajak dan menggunakan tapping box," ujarnya.

Baca juga: Bakso Sony Timbang Opsi Selain Tapping Box

Yusdianto menambahkan, pajak yang diambil dari pelaku usaha maupun masyarakat adalah untuk kepentingan pembangunan yang ada di kota tapis berseri.

Diberitakan sebelumnya,Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK, Nana Mulyana, menegaskan pihaknya tidak mengizinkan bakso Sony pindah tempat usaha hingga tanggung jawab pajak yang bermasalah diselesaikan.

"Bakso Sony ditutup usahanya di Bandar Lampung dan akan ke kabupaten lain. Kami tidak akan izinkan itu jika kewajibannya belum terpenuhi," ujar Nana Mulyana, saat di Pemkot Bandar Lampung, beberapa waktu lalu. 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait