#sengketa#tanah

Ahli Waris Lima Keturunan Bandardewa Minta HGU PT HIM segera Dicabut

Ahli Waris Lima Keturunan Bandardewa Minta HGU PT HIM segera Dicabut
Keturunan Bandardewa saat diwawancarai di PTUN Bandar Lampung, Rabu, 15 September 2021. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ahli Waris Lima Keturunan Bandardewa menggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung segera mencabut Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 16 Tahun 1989, PT Huma Indah Mekar (HIM). Langkah itu dilakukan lantaran keluarga Bandardewa merasa dirugikan sejak 40 tahun berdirinya PT.HIM yang berada pada tanah adat di Tulangbawang.

Sidang digelar di PTUN Bandar Lampung dengan agenda pemeriksaan berkas ketiga, pada Rabu, 15 September 2021.

"Kami menggugat agar Pengadilan Tata Usaha Negara mencabut HGU PT HIM. Sebab perusahaan tersebut telah melanggar peraturan menteri pertanian nomor 26/Permentan/ot.140/II/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan di lahan sah milik kami," kata Achmad Sobrie, kuasa Ahli Waris 5 Keturunan Bandardewa usai sidang di PTUN Bandar Lampung.

Baca juga: Keturunan Bandar Dewa Tubaba Ancam Duduki Lahan jika PTUN Tolak Gugatan

Menurutnya, upaya penyelesaian kasus sengketa tanah ulayat seluas 1.470 hektare di Kawasan Kantor Bupati Tulangbawang Barat antara 5 Keturunan dengan PT HIM berlangsung hampir 40 tahun (1982-2021) dan tidak pernah tuntas.

"Sampai saat ini belum pernah memindahtangankan tanah milik Ahli Waris 5 Keturunan kepada siapa pun termasuk kepada PT Huma Indah Mekar. Namun, para hali waris tidak mendapat respons dari PT Huma Indah Mekar,"ujar Sobrie.

Selanjutnya, wakil dari Ahli Waris 5 Keturunan mengajukan Surat Nomor 02/PL/II/1983 tanggal 5 Maret 1983 kepada Bupati/KDH Tk.II Lampung Utara Cq. Kepala Kantor Agraria Lampung Utara di Kotabumi yang isinya agar tidak diterbitkan bukti hak diatas tanah milik Ahli Waris Lima Keturunan kepada PT Huma Indah Mekar sampai Ahli Waris 5 Keturunan menerima ganti rugi.

"Berbagai upaya kami lakukan agar PT Huma Indah Mekar menyelesaikan ganti rugi atas tanah milik Ahli Waris 5 Keturunan baik dengan cara audiensi dengan PT Huma Indah Mekar, mengadu ke DPRD, Bupati, Gubernur, DPR RI dan Komnas HAM, berlandaskan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 16/HGU/1989,"katanya.

Sobrie melanjutkan PT HIM bukan hanya tidak menyelesaikan ganti rugi kepada ahli waris lima keturunan, melainkan juga mengabaikan dan tidak mengindahkan rekomendasi dan keputusan institusi negara tersebut.

Di sisi lain, perwakilan PT.HIM tidak dapat diwawancarai karena langsung meninggalkan persidangan.

 

 

EDITOR

Wandi Barboy

loading...




Komentar


Berita Terkait