#beritalampung#beritanasional#teknologi#ekbis

Adaptasi dengan Perubahan Global Perlu Kesiapan Ekonomi Digital

Adaptasi dengan Perubahan Global Perlu Kesiapan Ekonomi Digital
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok/NasDem


Denpasar (Lampost.co): Kesiapan ekonomi digital Indonesia harus dikaji secara komprehensif, terutama bidang pendidikan dan kesiapan masyarakat serta pemerintah, agar mampu beradaptasi menghadapi dampak krisis global. 

"Dinamika ekonomi global yang berimbas kepada setiap negara harus dihadapi dengan kemampuan beradaptasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri, lewat pemanfaatan ekonomi digital," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi secara daring bertema Peran  Ekonomi Digital Indonesia dalam Menghadapi Krisis yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 21 September 2022.

Dalam diskusi yang dimoderatori Dr. Radityo Fajar Arianto, MBA (Dosen Universitas Pelita Harapan) itu, menghadirkan Dr. Edit Prima, M.Kom (Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, Badan Siber & Sandi Negara/BSSN), Dedy Permadi, Ph.D (Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia) dan Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, MSc. (Ketua Umum Asosiasi Pempimpin Digital Indonesia) sebagai narasumber. 

Baca juga: Peneliti Cyber Security Itera Minta Negara Wajib Melindungi Data Pribadi Rakyatnya

Selain itu, hadir pula Dr. Christy D. Mariana (Peneliti Collaboration with Research Cluster of Digital Business and Economics Universitas Indonesia) dan Raja Suhud (Wartawan Ekonomi Media Indonesia) sebagai penanggap. 

Menurut Lestari, kesiapan ekonomi digital tidak hanya mengedepankan pemanfaatan teknologi, namun menuntut kesiapan secara matang sumber daya manusia,  kebijakan pendukung dan sistem keamanan digital yang memadai.

Karena, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, ekonomi digital terus bertumbuh, sementara literasi digital masyarakat di Indonesia masih berjalan perlahan.

Selain itu, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, salah satu tantangan investasi ekonomi digital di tanah air adalah keamanan siber. 

Infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang keamanan siber, tambah Rerie, harus menjadi prioritas dalam upaya beradaptasi dengan ekonomi global yang terus bertumbuh di tengah terpaan krisis.

Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu menilai, berhadapan dengan ragam perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, suatu negara tidak dapat bertumbuh dan berkembang sendiri.  

"Kolaborasi dalam berbagai bidang antar instansi mesti diperkuat dalam menyikapi berbagai perubahan global itu," ujar Rerie. 

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi berpendapat potensi global, regional dan nasional ekonomi digital saat ini demikian besar. 

Proyeksi global untuk ekonomi digital pada 2025, menurut Dedy, valuasinya diperkirakan mencapai 23 triliun dolar AS atau 24,3% dari PDB global. 

Sedangkan potensi ekonomi digital tingkat nasional pada 2021 mencatat valuasi ekonomi senilai 70 miliar dolar AS atau senilai lebih dari Rp1. 000 triliun. Angka tersebut, jelas Dedy, diproyeksikan mencapai 315 miliar dolar AS atau berkisar senilai Rp4.500 triliun pada 2030. "Itu potensi sangat besar," ujar Dedy. 

Perkembangan ekonomi digital itu, tambah Dedy, tidak terlepas dari dorongan penetrasi internet di Tanah Air yang saat ini tercatat 77,02%.

Dedy menilai peran ekonomi digital dalam pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin besar. Apalagi, ujarnya, ekonomi digital sudah terbukti sebagai salah satu sektor yang cepat pulih dari dampak pandemi. 

Berbagai upaya untuk penguatan sektor digital pun, jelas Dedy, terus dilakukan pemerintah lewat penguatan literasi digital masyarakat hingga perluasan infrastruktur internet di Tanah Air, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang lebih baik. 

Direktur Keamanan Siber dan Sandi Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata, BSSN, Edit Prima mengungkapkan seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, serangan terhadap traffic internet yang digunakan pun semakin meningkat. 

Pada 2021, tambah Edit, bahkan tercatat 1,6 miliar anomali traffic internet yang menyasar sejumlah akun masyarakat.

Berdasarkan kondisi itu, tambah Edit, upaya penguatan sistem keamanan siber terhadap para pelaku ekonomi digital dan masyarakat harus dikedepankan lewat berbagai upaya, agar potensi ekonomi dan sosial dari sektor digital yang ada bisa terus dikembangkan. 

Badan Siber & Sandi Negara, ujar Edit, terus berupaya memberikan pelatihan dan modul sistem keamanan siber yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi digital dan masyarakat. 

Ketua Umum Asosiasi Pempimpin Digital Indonesia, Ignasius D.A. Sutapa mengungkapkan kondisi saat ini seperti dua sisi mata uang, ada peluang ekonomi dari kemajuan teknologi, namun di sisi lain serangan siber juga tinggi. 

Potensi besar dalam pemanfaatan teknologi di sektor ekonomi, ujar Ignasius, tidak diiringi kesiapan pelaku usaha dalam memanfaatkan ekonomi digital untuk menangkap peluang tersebut. 

Menurut Ignasius, baru 30% masyarakat Indonesia memiliki literasi digital, sementara inklusi keuangannya sudah mencapai 76%. Kondisi tersebut, jelasnya, menghadirkan potensi risiko yang besar. 

Sehingga, tambah Ignatius, perlu peningkatan literasi  digital masyarakat agar inklusi keuangannya bisa bertumbuh dengan baik. Selain itu, ujar dia, dibutuhkan modernisasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara nasional. 

Peneliti Collaboration with Research Cluster of Digital Business and Economics Universitas Indonesia, Christy D. Mariana sependapat bahwa ekonomi digital mampu berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Tantangannya, ujar Christy, adalah bagaimana transformasi digital di masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh sehingga mampu menciptakan berbagai peluang di emerging market. 

Namun, ujarnya, masyarakat perlu dipersiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, lewat penguatan pengetahuan tentang cyber security dan ekonomi digital. 

Menurut Christy, agar ekonomi digital mampu mendorong kebangkitan ekonomi nasional dari krisis diperlukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kecakapan digital masyarakat dan sejumlah kebijakan yang mendukung ekosistem digital. 

Wartawan bidang Ekonomi Harian Media Indonesia, Raja Suhud berpendapat literasi digital masyarakat harus terus didukung meski membutuhkan biaya yang mahal. 

Karena, jelasnya, tanpa mempersiapkan literasi yang cukup sama saja menjerumuskan masyarakat ke dunia digital dengan pertahanan yang rapuh. 

Jadi, tegas Raja Suhud, kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk masuk ke dunia digital harus dibarengi dengan peningkatan literasi dan keamanan data. 

Jurnalis senior Saur Hutabarat berpendapat transformasi digital menyebabkan masa depan datang lebih cepat, sekaligus membuat masa silam berlalu lebih cepat. 

Karena itu, tegas Saur, yang sangat dibutuhkan adalah kemampuan bangsa untuk tingkatkan kapasitas belajar setiap warga negara dan mampu mengubah mindset dengan cepat. 

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait