#KPK#Kekayaan

94 Penyelenggara Negara di Lampung Belum Lapor Kekayaan

94 Penyelenggara Negara di Lampung Belum Lapor Kekayaan
Ilustrasi. Dok. MI


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 94 penyelenggara negara di Provinsi Lampung belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Rinciannya yakni 80 penyelenggara negara berasal dari Eksekutif, diantaranya 1 orang dari Pemkab Lampung Utara, Pemkab Tulangbawang Barat 1 orang, Pemkab Lampung Selatan 8, Pemkab Lampung Tengah 26, Pemprov Lampung 24, dan Pemkab Pesisir Barat 20.

Kemudian 14 penyelenggara negara berasal dari legislatif, rinciannya DPRD Provinsi Lampung 9 orang, DPRD Kabupaten Lampung Utara 3, dan DPRD Way Kanan 2.

Di bidang eksekutif tercatat 97,10% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 2.754 wajib Lapor, KPK telah menerima sebanyak 2.674 LHKPN dan masih ada 80 Wajib lapor yang belum menyampaikan laporannya. Di bidang legislatif 97,96% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 685 wajib Lapor, KPK telah menerima sebanyak 671 dan masih ada 14 wajib lapor yang belum.

"Di bidang BUMN/D (Bank Lampung) 100% telah menyampaikan LHKPN. Dari total 19 Wajib Lapor telah menyampaikan laporan kekayaannya," ujar Plt Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Rabu 7 April 2021.

Ipi menambahkan, secara nasional hingga batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020, yaitu 31 Maret 2021, masih terdapat 21.939 Wajib Lapor (WL) atau Penyelenggara Negara (PN) yang belum menyampaikan laporan kekayaannya. Dari total 378.072 WL secara nasional, KPK telah menerima 356.133 LHKPN atau 94,20 persen. 

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 94,22 persen dari total 306.217 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 98,27 persen dari total 19.778 WL. Bidang Legislatif yaitu 84,84 persen dari total 20.094 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 97,34 persen dari total 31.983 WL. 

KPK juga mencatat per 31 Maret 2021 terdapat 762 instansi dari total 1.404 instansi di Indonesia atau sekitar 54 persen yang telah 100 persen menyampaikan LHKPN. Sebanyak 37 instansi di antaranya tercatat telah melaporkan secara lengkap. 

Pada bidang Eksekutif di tingkat pemerintah pusat, dari 93 pejabat setingkat menteri, wakil menteri dan kepala badan atau lembaga tercatat 5 (lima) PN yang merupakan WL periodik belum memenuhi kewajiban LHKPN. 

Di tingkat pemerintah daerah, KPK mencatat dari total 515 kepala daerah meliputi gubernur, bupati dan walikota terdapat 33 kepala daerah yang belum menyampaikan laporan kekayaannya.

KPK secara bertahap melakukan verifikasi atas laporan kekayaan yang disampaikan tersebut. Jika hasil verifikasi dinyatakan tidak lengkap, maka PN wajib menyampaikan kelengkapannya maksimal 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan. 

"Jika hingga batas waktu kelengkapan tidak dipenuhi, maka KPK akan mengembalikan laporan tersebut dan PN dianggap tidak menyampaikan LHKPN. Laporan kekayaan yang tidak lengkap akan mempengaruhi tingkat kepatuhan baik pada instansinya maupun secara nasional," paparnya.

KPK tetap menerima LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun LHKPN tersebut tercatat dengan status pelaporan “Terlambat Lapor”. 

Kami mengimbau kepada PN baik di Bidang Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/D yang belum menyampaikan laporan kekayaannya agar tetap memenuhi kewajiban LHKPN. Sebagai salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi, KPK meminta PN untuk mengisi LHKPN-nya secara jujur, benar dan lengkap. 

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait