#tanah#BPN

932 Aset Tanah Pemkab Lampura Belum Bersertifikat

932 Aset Tanah Pemkab Lampura Belum Bersertifikat
Rakor penertiban aset dengan Pemkab Lampung Utara dan Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kab Lampung Utara. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya legalisasi aset pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari potensi kehilangan dan kerugian negara. Termasuk 932 aset tanah Pemkab Lampung Utara yang belum bersertifikat.

“Kami apresiasi BPN karena berbagai faktor sudah memudahkan proses sertifikasi tanah Pemda. Karena itu kami paham BPN mensyaratkan 3 hal. Itu yang kita coba realisasikan,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) wilayah II Nana Mulyana secara daring pada rakor penertiban aset dengan Pemkab Lampung Utara dan Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kab Lampung Utara, dalam keterangan resmi yang diterima Lampost.co, Rabu, 3 November 2021.

Nana mendorong pemda maupun BPN untuk segera bertemu membicarakan teknis percepatan demi menuntaskan proses-proses sertifikasi yang tertunda, sehingga tahun ini ada sertifikat yang terbit.

“Tahun 2020 yang lalu, capaian upaya pencegahan sangat luar biasa. Triliunan rupiah aset negara berhasil kita selamatkan. Dan rasa-rasanya tahun ini juga bisa kita wujudkan kembali pencapaian penyelamatan aset negara, baik pusat, daerah maupun BUMN,” katanya.

Lebih lanjut Nana menyebutkan ada tiga hal yang disyaratkan untuk sertifikasi. Pertama tanah harus tercatat sebagai Barang Milik Daerah. Kedua, lanjutnya, ada bukti penguasaan fisik dan batasan yang jelas.

“Ketiga, adanya syarat administrasi berupa surat pernyataan baik dari sekretaris daerah ataupun kepada OPD terkait tanah tersebut,” paparnya.

Sekda Lampung Utara Lekok melaporkan jumlah tanah yang sedang berproses di ATR/BPN, namun hingga saat ini belum ada yang terbit sertifikatnya.

Menurutnya dari total 1.172 bidang aset milik pemkab Lampung Utara, sebanyak 240 bidang sudah memiliki sertifikat. Sedangkan, sisanya 932 bidang dengan total nilai aset sekitar Rp62,6 Miliar belum memiliki sertifikat.

“Yang sudah disampaikan ke BPN 336 bidang. Hari ini akan segera disampaikan kembali sebanyak 196 bidang. Jadi 336 ditambah 196 totalnya 532 bidang yang berproses di BPN. Beberapa masih terkendala legalitas formal dari beberapa pihak terkait seperti kepala desa dan lain sebagainya. Proses jalan terus,” paparnya.

Sementara itu, Kepala BPN Lampung Utara I Wayan Suada menyampaikan pelaksanaan pengukuran aset Pemda sudah dimulai sejak Maret 2021 untuk sebanyak 76 bidang. Kemudian pada September 2021, terukur 38 bidang. Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah terukur sebanyak 114 bidang.

Dia juga berharap koordinasi antara pihaknya dengan pemda dapat terus dilakukan untuk percepatan sertifikasi. Dia mengakui terkait pengukuran di lapangan jumlah realisasinya masih terbatas.

“Kami harapkan ke depannya, untuk sisa dari aset keseluruhan pemda yang 1.172 tersebut, tentu akan kami prioritaskan yang betul-betul clean and clear,” janji Wayan.

Selain itu, Wayan menjelaskan dari 114 bidang yang sudah diukur, 6 bidang masuk ke dalam kawasan hutan dan sisanya dapat ditindaklanjuti pendaftarannya. Ia meminta pemda untuk segera melengkapi persyaratannya yang hingga saat ini belum terima oleh pihaknya.

“Kami tunggu secepatnya agar dapat kami proses pendaftarannya. Kami mendukung penuh percepatan sertifikasi aset pemda ini.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait