#beritalampung#beritabandarlampung#pilkada#pemilu

9 KPU Kabupaten/Kota Jalankan Saran Perbaikan Klarifkasi Keanggotaan Via Video Call

9 KPU Kabupaten/Kota Jalankan Saran Perbaikan Klarifkasi Keanggotaan Via <i>Video Call</i>
KPU. Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Bawaslu Provinsi Lampung menyebut 9 KPU kabupaten/kota di Lampung telah menjalankan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu, terkait klarifikasi keanggotaan partai yang menggunakan video call atau teleconference.

"Saran perbaikan sudah dijalankan oleh seluruh KPU," ujar Anggota Bawaslu Lampung Bidang Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa, Hermansyah, Minggu, 11 September 2022.

Herman menyebutkan 9 KPU tersebut telah melakukan klarifikasi ulang secara langsung dengan menghadirkan pihak yang diklarifikasi. Lanju Heman, pihak yang tidak hadir langsung, menurutnya dimasukan ke dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS).

Baca juga: Sengketa 20 Tahun Lebih, Ahli Waris Poerba Ratoe Pasang Klaim Pemilik Tanah di Desa Sumbermarga

"Jadi sudah kelar. Ada yang datang langsung, ada yang enggak datang langsung TMS," katanya.

Karenanya, kata Herman, saat ini Bawaslu Lampung membuka posko pengaduan atau pelaporan berita acara hasil verifikasi adminstrasi yang dituangkan dalam berita acara (BA) dan diinput ke Sipol yang dilakukan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi Lampung dan KPU 15 kabupaten/kota.

Dia mengatakan jika partai politik calon peserta pemilu merasa dirugikan dengan hasil BA tersebut, bisa melapor ke Bawaslu kabupaten/kota maupun Bawaslu Provinsi Lampung.

"Kalau seandainya Parpol dengan BA dirugikan, untuk dijadikan objek sengketa proses, contohnya jika ada keanggotaan yang menurut parpol layak tapi dimasukan ke dalam kategori tidak memenuhis syarat," kata Herman.

Nantinya jika temuan terjadi, lanjut dia, maka akan segera disidangkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Karena itu, Bawaslu Provinsi Lampung meminta jajaran Bawaslu kabupaten/kota benar-benar membuka posko dan memantau hasil BA verifikasi partai politik oleh KPU.

Sebelumnya, Komisoner KPU Lampung Bidang Teknis Penyelenggara Ismanto mengatakan pelaksanaan dengan video call, merupakan opsi terakhir karena beberapa pihak yang harus diklarikfiasi mengalami kendala seperti sakit, hingga jarak tempuh yang cukup jauh.

"Jadi dimungkinkan untuk klarfikasi dengan sarana teknologi infomasi (video) call," ujar Ismanto.

Ismanto juga menyebut, KPU RI telah mengeluarkan Keputusan KPU RI nomor 346 Tahun 2022, terkait pelaksanaan verifikasi. Dalam keputusan itu disebutkan, anggota partai politik yangn diklarifikasi tidak dimungkinkan untuk hadir secara langsung, ke kantor KPU kabupaten/kota dapat menggunakan sarana teknologi dengan ketentuan, digunakan untuk parpol yang dalam keadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait