#Lampung#PLH

8 Plh Wali Kota/Bupati Resmi Bertugas

8 Plh Wali Kota/Bupati Resmi Bertugas
Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim melakukan Penyerahan Surat Pelaksana Harian (Plh) Bupati/Walikota Tahun 2021 di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 17 Februari 2021. Lampost/Sukisno


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Delapan Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota dan Bupati resmi bertugas mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020. Kedepan, para pejabat ini diminta untuk menjalankan roda organisasi pemerintah daerah dan fokus penanganan Covid-19.

Untuk jabatan Plh Wali Kota adalah Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam, dan Sekretaris Kota Metro Misnan. Sementara untuk Plh bupati diantaranya Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin, Sekretaris Daerah Pesawaran Kesuma Dewangsa, Sekretaris Daerah Pesisir Barat N. Lingga Kusuma, Sekretaris Daerah Way Kanan Saipul, Sekretaris Daerah Lampung Tengah Nirlan, dan Sekretaris Daerah Lampung Timur Tarmizi.

Agenda tersebut sesai surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 120/738/OTDA tentang penugasan pelaksana harian (Plh) Kepala Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Menteri Dalam Negeri, Akhmal Malik tertanggal 3 Februari 2021. Kemudian untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) habis pada 17 Februari 2021.

"AJM di 8 Kabupaten/Kota Periode 2016-2021 sudah habis. Untuk mengantisipasi kekosongan itu maka Kemendagri membuat kebijakan untuk penugasan Plh Kepala Daerah. Kemudian Plh ini harus fokus juga dengan penanganan Covid-19 dengan memaksimalkan peran Satgas Covid-19 sampai tingkat desa," kata Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 17 Februari 2021.

Kemudian ia juga mengatakan bahwa Plh juga memiliki fugas untuk memimpin urusan pemerintah, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjamin pelayanan publik agar berjalan lancar, serta melakukan persiapan pelantikan Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Bupati/Wakil Bupati definitif.

"Selamat bertugas Plh Wali Kota dan Plh Bupati. Kami berpesan untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas. Kemudian Plh juga tidak boleh mengambil  kebijakan yang strategis dan anggaran daerah. Bila ada hal-hal yang perlu membuat kebijakan maka izin terlebih dahulu kepada Kemendagri," kata Nunik.

 

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait