koronaviruskoronapilkada

8 KPU Kabupaten/Kota Diminta Rekonstruksi Simulasi Anggaran Pilkada

( kata)
8 KPU Kabupaten/Kota Diminta Rekonstruksi Simulasi Anggaran Pilkada
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami. Dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 8 Kabupaten/Kota yang ada di Lampung direncanakan akan terus berjalan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), proses pemilihan pemungutan suara tersebut akan digelar pada 9 Desember 2020. Jajaran KPU di 8 Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan rekonstruksi simulasi kebutuhan anggaran.

Merespon hal tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami mengatakan bahwa jajarannya berencana pada Jumat, 29 Mei 2020, akan menyelenggarakan rapat koordinasi vertual dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, sembari menunggu aturan teknis penyelenggaraan Pilkada yang menyesuiakan masa pandemi Covid-19.

Ia juga mengingatkan jajarannya untuk melakukan semua kegiatan tahapan pemilihan dilaksanakan dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19. Sehingga KPU Kabupaten/Kota yang Pilkada diminta untuk meningkatkan intesitas komunikasi kepada tim gugus tugas penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

"Selain itu pelaksanaan tahapan pemilihan tentunya akan berdampak pada anggaran Pilkada, sehingga 8 Kabupaten/Kota kita minta mulai melakukan rekonstruksi perencanaan perubahan anggaran kembali dengan melakukan simulasi kebutuhan anggaran," kata Erwan Bustami kepada Lampung Post, Kamis, 28 Mei 2020.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, untuk pagelaran pesta demokrasi Pilkada di 8 Kabupaten/Kota se-Lampung penyelenggara dan pengawas sudah menyepakati anggaran sebesar Rp. 376.598.484.200,- dengan rincian Bawaslu Rp. 109.055.512.000,- dan KPU Rp 267.542.972.200,- sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Namun ketika terjadi pandemi Covid-19, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran nomor : 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 tentang Cut Off penggunaan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak 2020. Dalam surat tersebut dijelaskan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar tidak lagi menggunakan anggaran yang bersumber dari hibah pemda, sejak penundaan tahapan pelaksanaan Pilkada, yakni di Bulan Maret.

Saat ini KPU Provinsi Lampung meminta jajaran KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk kembali memulai rekonstruksi perencanaan perubahan anggaran kembali dengan melakukan simulasi kebutuhan anggaran. Ia berharap jajarannya bisa cepat melakukan perencanaan anggaran tersebut. Ia mengatakan di tingkat KPU RI sedang mengusulkan kebutuhan se Indonesia melalui APBN, ada sekitar Rp. 535,981 miliar yang diusulkan KPU RI untuk di 270 daerah se Indonesia.

"Perkiraan kebutuhan anggaran di Lampung lagi penghitungan, KPU 8 Kabupaten/Kota lagi melakukan kalkulasi terlebih dulu sambil menungu aturan teknisnya dari pusat," kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Way Kanan ini.

EDITOR

Winarko

loading...

Berita Terkait

Komentar