#indeksdemokrasi#beritalampung

638 Pemberitaan Surat Kabar Pengukur Indeks Demokrasi

638 Pemberitaan Surat Kabar Pengukur Indeks Demokrasi
Pemaparan focus group Discussion di Hotel Horison, Rabu (6/6/2018). (Lampost.co/Effran Kurniawan)


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung akan memulai penghitungan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di Lampung tahun 2017. Dalam penilaiannya, 638 pemberitaan yang termuat dalam surat kabar menjadi sarana dalam mengukur tingkat keberhasilan demokrasi di Bumi Ruwa Jurai.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Lampung, Saud Rifai menjelaskan surat kabar harian merupakan salah satu media yang menjadi alat pengukuran indeks demokrasi. Sebab, media massa akan merekam segala kejadian demokrasi yang berlangsung dimasyarakat. Sehingga dijadikan sebagai alat ukuran utama dalam menilai indeks demokrasi.

"Media akan merekam segala peristiwa demokrasi yang terjadi, seperti demontrasi dan pengaduan-pengaduan masyarakat. Tercatat ada 638 pemberitaan selama tahun 2017 lalu. Itu yang akan kami nilai dalam indikator-indikator penilaian indeks demokrasi," kata Rifai dalam Forum Group Discussion Indeks Demokrasi Indenesia di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (6/6/2018).

Secara umum, lanjutnya, terdapat 13 indikator pengukur indeks demokrasi, yaitu ancaman kekerasan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dengan satu berita, dua berita ancaman kekerasan aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

"Lalu satu berita jumlah ancaman kekerasan masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, dan dua berita tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan masyarakat menjalankan ajaran agama, dan kekerasan masyarakat, karena alasan gender, etnis, atau kelompok rentan," ujarnya.

Kemudian, 12 berita demokrasi atau mogok yang bersifat kekerasan, tiga berita kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik peserta pemilu, dan satu keputusan hakim yang kontroversial. Pemberitaan terbanyak terhimpun pada indikator pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah sebanyak 614 berita.

Sementara itu, pada kekerasan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul, kekerasan kelompok masyarakat terkait ajaran agama, tindakan pejabat yang diskriminatif atas gender, etnis, atau kelompok rentan, dan penghentian penyidikan kontroversial jaksa dan polisi. "Empat indikator ini tidak ada beritanya," urainya.

Disamping pemberitaan, menurutnya, pengukuran indeks demokrasi dilakukan dari pengumpulan dokumen resmi instansi pemerintah. "Pada organisasi perangkat daerah kami mengumpulkan dokumen, seperti anggaran. Dokumen baku itu kami ambil dari perda dan jika di parpol kami ambil dari kepengurusan partai," tuturnya.

EDITOR

Effran Kurniawan


loading...



Komentar


Berita Terkait