#beritalampung#beritalampungterkini#penipuan#pekerjamigran#tppo

6 Korban TPPO Terima Pembayaran Uang Restitusi

6 Korban TPPO Terima Pembayaran Uang Restitusi
Kajari Bandar Lampung Helmi menyerahkan pembayaran uang restitusi kepada enam korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Enam korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mendapatkan pembayaran uang restitusi dengan yang totalnya mencapai Rp41.009.871. Pembayaran uang restitusi tersebut sebagai pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor 376/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 08 September 2022.

"Pelaksanaan penyerahan restitusi ini adalah bagian akhir dari pelaksanaan penuntutan perkara TPPO setelah hakim mengabulkan tuntutan jakasa agar terpidana membayar ganti rugi terhadap korban. Besarannya sesuai amar putusan dan hari ini kami serahkan kepada saksi korban. Sedangkan satu terpidana tidak membayar ganti rugi aehingga menjalani pidana kurungan," ujar Kajati Lampung, Nanang Sigit Yulianto, dalam keterangannya, Kamis, 13 Oktober 2022.

Baca juga: Ary Meizari dan Dosen UIN Raden Intan Diperiksa Terkait Kasus Suap Mahasiswa Unila 

Sementara itu, Kajari Bandar Lampung Helmi menyebutkan para korban penerima restitusi, yakni Rina Fitriani, Tri Agustini, Siti Khodijah, Supriyatin, Eka Santik, dan Reni Puspita, yang merupakan korban dari terpidana Lulis Widianingrum dan Srilihai Puji Astuti.

"Penyerahan uang restitusi juga diwakili Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) D Antonius PS Wibowo dan jajaran Kejari Bandar Lampung," katanya.

Dalam perkara ini, Lulis Widianingrum (31), warga Ponorogo, Jawa Timur, dan Srilihai Puji Astuti (48), warga Jawa Tengah, divonis 10 bulan penjara pada sidang di PN Kelas IA Tanjungkarang, Jumat, 8 September 2022.

Jaksa Amrullah menyatakan keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal  83 jo Pasal 68 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Para terdakwa juga dituntut membayar restitusi terhadap enam korban, dengan perincian, Rina Fitriyani Rp 6.090.000,  Tri Agustini  Rp6.674.500, Siti Khodijah Rp10.873.500,  Supriyatin Rp2.107.871, Eka Santika Rp8.170.180, dan Reni Pupita Rp7.093.820. Apabila restitusi tak dibayar, diganti dengan pidana kurungan tiga bulan.

Hal yang memberatkan para terdakwa, yakni perbuatannya dapat merusak citra Negara Indonesia. Sedangka, hal yang meringankan, terdakwa merasa salah dan tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Perbuatan kedua terdakwa bermula pada Januari 2021 Srilihai yang berstatus PNS Puskesmas Punggur, Lampung Tengah, berenacna merekrut pekerja migran. Selanjutnya dia menghubungi Lulis selaku kepala cabang PT Bhakti Persada Jaya, Ponorogo, dan mengaku sebagai sponspor atau perekrut pekerja migran di Lampung.

Keduanya sepakat mengirimkan pekerja karena dihubungi agensi di Singapura, namun hanya bisa mengirimkan pekerja lewat mekanisme nonprosedural/ilegal. Kemudian Lulis memberikan biaya transportasi dan pengurusan paspor Rp5 juta per orang ke Srilihai. Jika berhasil diberangkat ke Singapura sebagai Pembantu akan mendapat gaji 550 sampai 635 dolar singapura.

Ternyata Lulis membuatkan surat tugas perekrutan untuk Srilihai tanpa sepengetahuan direktur utama perusahaan dan memosting di sosial media dan menawarkan dari rumah ke rumah rekrutmen pekerja migran ke Singapura.

Srilihai mampu merekrut sembilan calon pekerja migran asal Metro, Lampung Tengah, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat, dan Jambi. Lalu, sembilan orang tersebut berangkat ke Ponorogo menemui Lulis untuk medical check up hingga membuatkan paspor para korban.

Mereka juga diberikan pelatihan bahasa Inggris dan pekerja rumah tangga di BLK UP3 Ponorogo PT Bhakti Jaya Persada, tanpa dokumen resmi, dan rekomendasi Dinas Tenaga Kerja asal korban. Mereka pun dijanjikan diberangkatkan pada Februari 2022.

Namun, upaya tersebut terendus Polda Lampung hingga para korban berhasil dipulangkan. Dari hasil penyidikan, para korban akan diberanngkatkan secara nonprosedural.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait