#mafiatanah

6 Kades di Jatiagung Lamsel Jadi Korban Mafia Tanah

6 Kades di Jatiagung Lamsel Jadi Korban Mafia Tanah
Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Dodon Priyambodo, saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu,20 April 2022. Lampost.co/Salda Andala


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung membongkar sindikat mafia tanah di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Para tersangka disebut mendapatkan keuntungan hingga miliaran rupiah.


Kasubdit II Ditreskrimum Polda Lampung, AKBP Dodon Priyambodo mengatakan, sindikat mafia tanah itu melibatkan tiga orang warga sipil bernisial IS, AR, dan C (meninggal dunia). Dalam aksinya, mereka berhasil menipu sebanyak enam kepala desa (kades) di Kecamatan Jatiagung dengan kerugian hingga miliaran rupiah.

Modus yang digunakan para tersangka adalah dengan mengaku memiliki orang dekat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang bisa membantu membebaskan kawasan hutan register 40 Gedong Wani menjadi tanah hal milik.

"Tersangka berjanji bisa mengubah lahan tersebut, sehingga enam kades tergoda dan menyetor uang di total senilai Rp1,064 miliar," katanya, saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu,20 April 2022.

Baca: Marak Praktik Jual Beli Tanah di Eks Lahan HGU INF Tanggamus

 

Tersangka mengeklaim, uang tersebut akan digunakan biaya mengurus dan menebus surat keputusan (SK) pelepasan kawasan hutan register 40 pada 2018.

"SK pelepasan tersebut akan diterima enam kepala desa paling lambat akhir Tahun 2018," katanya,

Seiring berjalannya waktu, wilayah administrasi keenam desa tersebut dilakukan pengecekan titik koordinat oleh AA (masih dalam penyelidikan) dengan maksud agar bisa diajukan untuk ditelaah oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar Lampung.

"Kemudian setelah selesai dilakukan pengecekan titik koordinat dibuatkan surat permohonan telaah oleh saksi DA (PNS KLHK RI)," ujarnya.

Namun, setelah enam kades tersebut melakukan klarifikasi kepada pihak BPKH wilayah XX Bandar Lampung, ternyata ada keterangan bahwa titik koordinat yang diajukan tersebut justru mengarah ke lokasi yang berbeda. Sampai batas waktu yang dijanjikan pun, ternyata SK pelepasan kawasan hutan register 40 Gedong Wani tidak kunjung terbit.

"Akhirnya keenam kades itu melapor kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan ke Mapolda Lampung," katanya.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan adalah satu lembar kwitansi uang setoran senilai Rp5 juta, satu lembar surat pernyataan bermaterai dengan setoran Rp395 juta, satu lembar surat pernyataan bermaterai dengan setoran Rp664 juta, satu eksemplar fotokopi surat forum komunikasi antar-enam desa wilayah Kecamatan Jatiagung dan lainnya. 

"Atas tindakan tersebut, para tersangka dikenakan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan," katanya.

EDITOR

Sobih AW Adnan


loading...



Komentar


Berita Terkait