#minyakgoreng#kppu

37 Perusahaan Minyak Goreng Dipanggil KPPU, Dua dari Lampung

37 Perusahaan Minyak Goreng Dipanggil KPPU, Dua dari Lampung
Ilustrasi minyak goreng kemasan. MI/Adi Kristiadi.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah melayangkan 37 surat panggilan kepada berbagai pihak terkait adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam produksi dan pemasaran minyak goreng.

Secara perinci, pihak-pihak tersebut meliputi 20 produsen, lima perusahaan pengemasan, delapan distributor, dua asosiasi, pemerintah, dan lembaga konsumen.

Direktur Investigasi KPPU RI, Gopprera Panggabean menyebut, baru ada empat produsen minyak goreng yang memenuhi panggilan tersebut. Mereka adalah PT Multi Nabati Sulawesi, PT Agro Makmur Raya, PT PMI, dan PT Permata Hijau Sawit.

Sedangkan beberapa produsen yang tidak hadir memenuhi panggilan adalah PT Sari Dumai Sejati, PT Nagamas Palmoil Lestari, dan PT Nubika Jaya. 

"PT Nagamas Palmoil Lestari dan PT Nubika Jaya sudah dijadwalkan kembali dan akan diperiksa minggu depan," katanya dalam keterangannya, Jumat, 22 April 2022.

Baca: Pemda di Lampung Tak Diberi Akses Pengecer Minyak Goreng

 

Sedangkan beberapa produsen yang turut diperiksa minggu depan adalah PT IP, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Sinar Alam Permai, PT Asianagro Agungjaya, PT SON dan PT AIP. KPPU juga melayangkan tiga surat panggilan kedua kepada pihak yang dinilai tidak kooperatif dalam penyelidikan, yakni PT Energi Unggul Persada (perusahaan pengemasan), PT Asianagro Agungjaya (produsen), dan PT Sinar Alam Permai (produsen). 

"Dalam hal para pihak tidak memenuhi panggilan KPPU maksimal tiga kali panggilan, KPPU dapat menyerahkan penolakan untuk diperiksa tersebut kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, sesuai dengan kerja sama formal yang dimiliki KPPU dengan Polri, KPPU juga dapat meminta bantuan Penyidik Polri untuk menghadirkan para pihak," kata dia, 

KPPU telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus minyak goreng melalui nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia sejak 30 Maret 2022 dan akan dilaksanakan selama 60 hari ke depan dengan agenda permintaan keterangan para terlapor, saksi, dan ahli serta pemintaan surat dan atau dokumen yang dibutuhkan. 

"Penyelidikan tersebut dilaksanakan atas tiga dugaan pasal pelanggaran, yakni pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf “c” (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa)," katanya.

Untuk itu, KPPU kembali meminta para pihak yang berkaitan dengan proses penyelidikan tersebut, bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan dan tidak menolak untuk diperiksa, atau menolak memberikan informasi yang diperlukan, atau menghambat proses penyelidikan.

Sementara itu, Kepala Kantor KPPU Wilayah II, Wahyu Bekti Anggoro mengatakan sudah ada dua pelaku usaha dari Provinsi Lampung yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya. Palaku usaha itu semua dari Grup Sungai Budi.

"Untuk perusahaan asal Lampung masih tetap diproses," katanya. 

EDITOR

Sobih AW Adnan

loading...




Komentar


Berita Terkait