#lamteng

33 SHGB Ruko di Bandarjaya Lamteng Bermasalah

33 SHGB Ruko di Bandarjaya Lamteng Bermasalah
Suasana Plaza Bandarjaya, Lampung Tengah, terlihat sepi, Senin, 25 Juli 2022. (Lampost.co/Raeza Handanny Agustira)


Gunungsugih (Lampost.co) --  Sebanyak 33 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) rumah toko (ruko) di Bandarjaya, Lampung Tengah (Lamteng) bermasalah. Pemerintah Kabupaten Lamteng terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut hingga kini. 

Kabid Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah(UKM), dan Perdagangan Kabupaten  Lampung Tengah, Chansen, mengungkapkan berdasarkan sertifikat pengelolaan nomor PL 7, atas nama Pemkab Lampung Tengah, mengelola aset seluas 37.850 meter persegi yang terletak di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggibesar. Menurutnya, pada 2001, Pemkab setempat memberikan hak pengelolaan kepada PT. Kitita Alami dengan luas 24.340 meter persegi selama 20 tahun. Hal itu tertuang dalam SHGB Nomor 5 tertanggal 14 Juli 2021.

"Dalam SHGB nomor 5, sebanyak 24.340 meter persegi, yang diterbitkan atas nama PT Kitita Alami. Pada 2002, dilakukan pemisahan sebagian luasan 1.794 meter persegi yang dijadikan 33 bidang ruko yang saat ini dipersoalkan," kata Chansen, di ruang kerja, Senin, 25 Juli 2022.

Ia menerangkan konteksnya hanya untuk 33 ruko. Tidak membicaran toko, kios, dan los. Sebab, persolannya, saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pasalnya, Pemkab Lamteng melakukan gugatan kepada PT Pandu Jaya Buana yang terakhir kali mengelola Plaza Bandarjaya.

"Saat ini keterkaitan masalah, toko, kios dan los Pemkab belum mau membahas soal itu. Karena itu, masih dalam proses gugatan. Sampai hari ini belum ada ketetapan hukumnya, karena diketahui bersama, pemkab menggugat PT Pandu, karena wanprestasi," terangnya.

Pemkab saat ini konsentrasi untuk pengelola 1.794 lahan meter persegi atau 33 ruko yang sudah berdiri. Pasalnya, SHGB telah berakhir pada 13 Juli 2021. Berkaitan adanya kesepakatan Pemkab, PT Kitita Alami dan Himpunan Pedagang tanggak 1 Mei 2003 dan ada surat pemerintah Kabupaten Lamteng Nomor 188.60/131/2003 tertanggal 17 September 2003 perihal penegasan jangka waktu mereka yakni pemilik 33 ruko menempati hak huni usaha selama 22 tahun sampai 15 Mei 2025, antara PT Kitita dan pemilik.

"Ruko mereka, SHGB-nya sudah habis, sejak tahun lalu, terkait kesepakatan Pemkab, PT Kitita Alami, dan himpunan pedagang Plaza Bandarjaya. Mereka punya surat perjanjian yang berakhir pada 2025 perihal SHGB itu. Tapi, perjanijan itu gugur dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sudah jelas di Pasal 8-nya. Setelah SHGB-nya berakhir tahun lalu, pengelolaannya kembali ke Pemkab," ujar dia.

Baca juga: Ribuan Pedagang Pasar Bandarjaya Ancam Demonstrasi

Menurut Chansen, para pemilik ruko sudah dipanggil untuk duduk bersama. Dia juga menerangkan pengelolaan yang semula dari PT Kitita Alami telah dialihkan ke PT Pandu Jaya Buana. Maka, berdasarkan aturan yang ada sudah di nyatakan selesai hak huni para penghuni ruko. Selama satu tahun terakhir, Pemkab Lamteng tidak menerima haknya dari penghuni 33 ruko yang sudah habis SHGB-nya. 

"Belum ada yang bayar, padahal sudah habis, SHGB-nya. Karena saat itu ada pemutusan kontrak dengan PT Pandu, Pemkab tidak mau ambil risiko, tidak mau gegabah. Sehingga karena mereka tidak bayar, ini jadi temuan BPK dan kami diberi rekomendasi untuk menyelesaikan," imbuhnya.

Chansen melanjutkan untuk harga sewa yang menjadi alasan keberatan para pemilik untuk memperpanjang sewa, angka tersebut muncul dari penghitungan nilai sewa. Menurutnya, hal itu bukan Pemkab yang menentukan.

"Untuk penentuan harga sewa itu tim dari  KPKNL Metro yang menghitung estimasi-nya, bukan Pemkab. Jelas kok ada dokumennya. KPKNL melakukan penghitungan dalam pengelolaan barang milik daerah. Dari penilaian KPKNL selama lima tahun sewanya, Rp332.825.000 atau Rp 66.565.000 per tahun. Ini lembaga resmi yang menghitung bukan kami," jelasnya.

Pihaknya menegaskan, biaya sewa yang dikenakan kepada penghuni 33 ruko itu anggarannya masuk ke kas negara sebagai pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan untuk pembangunan daerah.

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait