#lamteng

33 Ruko di Plaza Bandarjaya Siap Dikosongkan Pol PP Lamteng

33 Ruko di Plaza Bandarjaya Siap Dikosongkan Pol PP Lamteng
Ketua DPRD Lamteng, Sumarsono, menunjukkan dokumen 33 ruko yang sudah habis SHGB-nya pada 13 Juli 2021. (Lampost.co/Raeza Handanny Agustira)


Gunungsugih (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah (Lamteng) meminta pihak eksekutif segera merampungkan persoalan 33 ruko yang sertifikat hak guna bangunan (SHGB)-nya sudah selesai pada 13 Juli 2021. Jika penghuni 33 ruko tidak menaati aturan, ada polisi pamong praja (Pol PP) Lamteng yang siap menindak dan mengosongkan ruko.  

Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono mengungkapkan sesuai SHGB yang ada, hak 33 penghuni ruko itu sudah habis dan pemerintah daerah memiliki kewenangan mutlak untuk mengelola aset tersebut. Sebab, hasilnya masuk ke kas negara sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Sementara, ada yang memanfaatkan alas hak yang tidak jelas.

"Saya ketua DPRD yang menjadi wakil dari satu juta lebih rakyat Lampung Tengah yang memiliki hak. Ada aset Pemkab Lamteng yang sampai hari ini tidak jelas, kami dorong itu untuk pihak terkait mengambil langkah tegas terukur, supaya yang mau memanfaatkan dapat mengikuti aturan yang berlaku, karena ini aset pemerintah daerah," kata Sumarsono di ruang kerja, Selasa, 26 Juli 2022.

Baca juga: 33 SHGB Ruko di Bandarjaya Lamteng Bermasalah

Ia menegaskan sesuai haknya 33 penghuni ruko itu sudah berkewajiban untuk melakukan pengosongan jika tidak mau memperpanjang sewanya kepada pemerintah daerah. Namun, jika tidak mau melakukan perpanjangan sewa dan tidak mau mengosongkan ruko, maka ada Sat Pol PP sebagai penegak peraturan yang dapat bertindak.

"Tidak ada toleransi, karena mereka sudah berakhir SHGB-nya sejak tahun lalu. Pol PP kosongkan saja jika mereka tidak mengindahkan peraturan. Karena harusnya sebelum SHGB habis mereka sudah mengajukan permohonan. Karena tidak ada, maka omomatis selesai dan itu milik pemerintah," tegas Sumarsono. 

Pihaknya juga telah memanggil pakar hukum dan stake holder terkait. Mulai dari Kabag Hukum, Dosen Unila, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, Kadis Perdagangan, Kabag Kerja Sama, dan BPPRD Lamteng, untuk mendiskusikan SHGB yang sudah habis masa berlakunya. 

 

EDITOR

Wandi Barboy


loading...



Komentar


Berita Terkait