#beritalampung#beritalampungterkini#pemilu2024#pencatutannama#sipol

304 Pendaftar Panswacam di 15 Kabupaten/Kota Dicatut

304 Pendaftar Panswacam di 15 Kabupaten/Kota Dicatut
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Lampung menyebut total ada 304 identitas pendaftar calon panwascam kabupaten/kota, yang tercatut dalam sistem informasi partai politik (Sipol). Untuk itu, Bawaslu Lampung sudah memberikan arahan terhadap Bawaslu 15 kabupaten/kota untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan mengklarifikasi terhadap pendaftar dan juga partai.

"Arahan dari Bawaslu RI kan ini se-Indonesia (polemik pencatutan). Jadi enggak cuma kirim form sanggah, tapi harus dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, biar ada kekuatan hukum," kata Ketua Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Lampung, Imam Bukhori, Jumat, 30 September 2022.

Baca juga: Bawaslu Lamsel Gencarkan Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Tentunya, dari klarifikasi itu benar-benar terang benderang, apakah memang para pendaftar tercatut dan merasa tak menjadi anggota partai, hingga dimasukkan dalam kategori tidak memenuhi syarat (TMS) atau memang sebenarnya tergabung dalam partai politik.

Sementara itu, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung Hermansyah mengatakan dari 304 pencatutan nama tersebut tersebar di 15 kabupaten/kota.

Perinciannya, Bandar Lampung 21, Lampung Selatan 13, Lampung Barat 34, Pringsewu 4, dan Lampung Tengah 27. Kemudian Lampung Timur 37, Way Kanan 13, Metro 8, Pesibar 13, Pesawaran 22, Tulangabawang Barat 22, Mesuji 6, Tanggamus 37, Tulangbawang 17, dan Lampung Utara 30.

Sementara itu, parpol yang memiliki kursi di DPRD untuk berkoordinasi dengan Kesbangpol atau Badan Keuangan guna mendapatkan data laporan bantuan dana parpol. Tujuannya, untuk mengecek, apakah terdapat nama yang bersangkutam dalam laporan parpol dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara dan atau surat tanggapan instansi.

Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan KPU setempat guna pengecekan nama yang terdapat dalam data keanggotaan dan atau kepengurusan suatu parpol tertentu. Hasilnya dituangkan dalam berita acara dan atau surat tanggapan KPU setempat.

Keputusan akhir terkait status pendaftar dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu kabupaten/kota.

"Apabila keputusan pleno memutuskan calon  dicatut namanya sebagai pengurus dan atau anggota parpol, Bawaslu kabupaten/kota melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu RI  melalui Bawaslu provinsi serta memberikan rekomendasi kepada KPU dan pengurus parpol setempat," katanya.

EDITOR

Muharram Candra Lugina


loading...



Komentar


Berita Terkait