#beritalampung#beritabandarlampung#

23 Saksi Diperiksa Soal Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung dalam 3 Hari

23 Saksi Diperiksa Soal Korupsi Retribusi Sampah DLH Bandar Lampung dalam 3 Hari
Ilustrasi. Foto: Google Images


Bandar Lampung (Lampost.co): Kejaksaan Tinggi Lampung terus memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan korupsi retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019-2021.

Sebanyak tujuh saksi diperiksa pada 21 September 2022. Mereka yakni, SHI, ZKI, FJL, RK, LI, dan ARS selaku penagih terhadap beberapa UPT DLH Bandar Lampung di kecamatan. Kemudian, DS selaku staf bidang pajak BPPRD Kota Bandar Lampung.

Kasi Penkum Kejati Lampung I Made Agus Putra mengatakan pemeriksaan para saksi agar memberikan keterangan yang diketahui oleh para saksi seputar dugaan korupsi tersebut. Kemudian agar penyidik menemukan fakta hukum dan memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi dalam pemungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Baca juga: Terdakwa Korupsi di DLH Metro Cicil Kerugian Negara

"Dalam tahap penyelidikan ada beberapa fakta yang harus didalami pada kegiatan tersebut. Diantaranya mekanisme pengelolaan retribusi sampah yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, dimana objek retribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara," katanya. 

Sementara pada 19 dan 20 September 2022, total 16 saksi telah diperiksa oleh penyidik, yang terdiri dari unsur penagih UPT DLH Bandar Lampung dan pihak percetakan karcis retribusi sampah.

"Dua hari kemarin, seluruh saksi hadir. Saat ini kami masih mengkaji lembaga yang akan kami mintakan perhitunngan kerugian negara," kata dia, Rabu, 21 September 2022.

Dalam pengelolaan retribusi sampah, DLH Bandar Lampung diduga tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Terdapat objek retribusi yang dipungut namun tidak disetorkan ke kas negara.

Rincianya, target retribusi pungutan Tahun Anggaran 2019 Rp12.050.000.000 sedangkan realisasi hanya Rp6.979.724.400. Kemudian, Tahun Anggaran 2020 target Rp15.000.000.000 sedangkan realisasi hanya Rp7.193.333.000. Lalu pada Tahun Anggaran 2021 target Rp30.000.000.000, realisasi hanya Rp8.200.000.000.

Dari tahun 2019 sampai 2021 DLH Bandar Lampung tidak memiliki data wajib retribusi berdasarkan penetapan objek retribusi dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) sehingga untuk mengetahui jumlah keseluruhan objek retribusi di Bandar Lampung hanya berdasarkan data induk objek retribusi dari penagih Dinas Lingkungan Hidup dan penagih UPT di kecamatan.

Kejati sementara menduga Pasal yang dilanggar yakni, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7, Pasal 8 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (6) Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup yang berpotensi merugikan keuangan negara.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait