#beritalampung#beritabandarlampung#randis#lelang

20 Kendaraan Dinas Pemprov Lampung Bakal Dilelang

20 Kendaraan Dinas Pemprov Lampung Bakal Dilelang
Lampost.co/Atika Oktaria


Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan lelang kendaraan dinas (Randis). Adapun lelang tersebut akan dilaksanakan pada akhir tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 20 kendaraan yang terdiri dari 8 unit mobil dan 12 unit sepeda motor.

Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Meydiandra, menjelaskan jika kendaraan yang akan dilelang karena usia dari kendaraan tersebut sudah melewati batas maksimal. 

"Sebenarnya jika merujuk pada aturan, kendaraan yang dilelang itu jika usianya 7 tahun. Tapi justru kendaraan di lingkungan Provinsi Lampung ini sudah mencapai belasan tahun. Karena kita meminimalisir pengeluaran dan masih bagus jadi dipakai," katanya, Senin, 5 September 2022.

Namun, kata dia, agar bisa masuk ke dalam pelelangan kendaraan harus dilaporakan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung-Bengkulu untuk dilakukan hasil penilaian untuk batas harga lelang. 

Baca juga: Antisipasi Gejolak Harga, Dinas Perindag Berencana Gelar Operasi Pasar

"Untuk menentukan harga berapa ambang harga terendah atau limit harga dari mobil tersebut sedang dikaji oleh DJKN. Biasanya setelah diajukan tidak akan lama keluar," katanya. 

Ia mengatakan jika prosedur lelang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilanjutkan untuk dana yang dihasilkan akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Bersamaan dengan hal tersebut, tahun ini juga kami akan menghapus ribuan aset daerah yang sudah diajukan oleh para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai aset ini akan menyentuh sampai ke sekolah-sekolah seperti buku dan lainnya," katanya. 

Selain itu juga Pemprov Lampung tengah melakukan sosialisasi terkait aplikasi standarisasi barang milik daerah dan standarisasi kebutuhan barang milik daerah guna menghindari adanya pengadaan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

"Karena Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pernah menegur adanya OPD yang melakukan pengadaan tidak sesuai dengan perencanaan. Menyikapi hal tersebut kami berikan sosialisasi agar semua paham," katanya.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait