#Politik#Pilkada2020#DKPP

188 Pelanggaran Etik Dilakukan Penyelenggara Ad Hoc

188 Pelanggaran Etik Dilakukan Penyelenggara Ad Hoc
Ilustrasi pemilihan umum. Medcom.id/M Rizal


Jakarta (Lampost.co) -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat 188 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama Januari-Agustus 2020. Pelanggaran ini dilakukan penyelenggara ad hoc pemilu.

"Dari jumlah tersebut, 179 di antaranya sudah diselesaikan," kata anggota DKPP Pramono Ubaid saat dikutip dari dkpp.go.id, Sabtu, 7 November 2020.

Pramono menyebut pelanggaran dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Tingkat pelanggaran tertinggi di Bengkulu dengan 93 kasus.

Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat 188 pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) selama Januari-Agustus 2020. Pelanggaran ini dilakukan penyelenggara ad hoc pemilu.

"Dari jumlah tersebut, 179 di antaranya sudah diselesaikan," kata anggota DKPP Pramono Ubaid saat dikutip dari dkpp.go.id, Sabtu, 7 November 2020.

Pramono menyebut pelanggaran dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Tingkat pelanggaran tertinggi di Bengkulu dengan 93 kasus.

EDITOR

Abdul Gafur

loading...




Komentar


Berita Terkait