#beritalampung#beritapesibar#pajak

160 Kendaraan Dinas Pesisir Barat Menunggak Pajak

160 Kendaraan Dinas Pesisir Barat Menunggak Pajak
Lampost.co/Yon Fisoma


Krui (Lampost.co): Sebanyak 160 kendaraan dinas (randis) milik sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menunggak pajak. Kebanyakan randis tersebut menunggak pajak dari tahun 2016--2018.

Kepala UPTD Samsat Kabupaten Pesibar, Diena Aziza, mengatakan randis yang menunggak tersebut tersebar di berbagai OPD Pemkab Pesisir Barat. "Teruntuk randis OPD-OPD yang menunggak pajak untuk segera memenuhi tunggakannya. Apalagi yang sudah bertahun-tahun seperti ini, kata Diena, di kantor Samsat Pesisir Barat, Senin, 1 Agustus 2022.

Dia menerangkan berdasarkan data pada 31 Desember 2021 ada sekitar 199 kendaraan yang menunggak pajak. Kemudian berdasarkan surat dari Sekretaris Provinsi Lampung pada Maret 2022 data tersebut sudah diperbaharui dan kini tinggal sekitar 160 unit kendaraan roda empat dan roda dua yang menunggak pajak.

Baca juga: Pabrik Pengolahan Ikan di Lambar Diminta Rekrut 80% Pekerja Lokal

"Surat itu sudah ditindaklanjuti langsung ke Sekda Pesisir Barat pada bulan April 2022," katanya.

Dia mengatakan berkurangnya unit kendaraan di lingkup Pemkab Pesisir Barat tersebut karena sejumlah unit kendaraan sudah dihibahkan ke sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan organisasi vertikal lainnya.

"Sehingga itu mengurangi atas tunggakan pajak yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Dari data terakhir ada 160 randis, namun data yang terbaru belum di update," katanya.

Diena menyayangkan terjadi tunggakan pajak pada randis-randis di OPD Pemkab Pesisir Barat. "Sebab pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk membantu pembangunan yang ada di Pesisir Barat sendiri. Makanya ketika banyak yang menunggak artinya keuangan Pemkab juga kurang," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo


loading...



Komentar


Berita Terkait