#waisak#remisi

1.078 Narapidana Buddha Terima Remisi

1.078 Narapidana Buddha Terima Remisi
Ilustrasi: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan remisi khusus (RK) kepada 1.078 dari 2.069 narapidana Buddha di seluruh Indonesia. Pemberian remisi itu dalam rangka Hari Raya Waisak 2021.

"Pemberian remisi merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik, dan tidak melakukan pelanggaran," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Mei 2021.

Reynhard berharap pemberian remisi itu dapat memotivasi narapidana untuk sadar atas perbuatannya. Hal itu dapat tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari.

Menurut dia, dari 1.078 penerima RK Waisak, 1.066 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian hukuman. Detailnya, 145 orang menerima remisi 15 hari, 587 orang remisi satu bulan, 206 orang remisi satu bulan 15 hari, dan 128 orang remisi dua bulan.

"Sementara itu, 12 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi," ujar Reynhard.

Dia menyebut narapidana penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Mereka telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak terdaftar pada register F, serta aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Narapidana terbanyak mendapat RK Waisak berasal dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sumatra Utara, yakni 221 orang. Kanwil Kemenkumham Banten menyusul dengan 153 orang dan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat 140 orang.

Reynhard menyebut pemberian RK Tahun 2021 dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga Rp633.165.000. Detailnya, Rp624.495.000 dari 1.066 narapidana penerima RK I dan Rp8.670.000 dari 12 narapidana penerima RK II.

"Pemberian remisi bukan sekadar reward kepada narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Fakta yang tak kalah penting adalah anggaran negara yang dihemat dengan berkurangnya masa pidana narapidana," tutur Reynhard.

Pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, PP Nomor 28 Tahun 2006, PP Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per 18 Mei 2021, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 263.824 orang. Mereka terdiri dari 211.418 narapidana dan 52.406 tahanan.

EDITOR

Winarko

loading...




Komentar


Berita Terkait