LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Tindak Peracun Anak Bangsa
Ilustrasi. (Foto: jatimtimes.com)

Tindak Peracun Anak Bangsa

ANCAMAN keamanan pangan merupakan persoalan serius. Sebab, dari konsumsi pangan tanpa kontaminasi zat-zat berbahayalah generasi cemerlang penopang masa depan bangsa ini tercipta.
Menanggulangi ancaman pangan itu adalah tugas Pemerintah Pusat hingga daerah. Hal itu sesuai dengan UU 18/2012 tentang Pangan, Pasal 68 Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Termasuk aman dari konsumsi campuran pewarna tekstil atau rhodamin B dari makanannya.
Karena itulah kita prihatin. Bahkan amat prihatin, sejumlah pasar di Lampung, masih ditemukan makanan berbahan zat beracun termasuk rhodamin itu. Tujuh pasar tradisional tempat razia Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan makanan berbahan racun rhodamin dan boraks. Apa jadinya jika panganan itu dikonsumsi masyarakat apalagi anak anak.
Dalam razia itu diuji 295 sampel bahan makanan dan ditemukan 36 sampel mengandung zat berbahaya. Hal itu ditemukan di Pasar Tugu sebanyak 6 sampel mengandung pewarna rhodamin B dan boraks; Pasar Way Kandis ada 1 sampel TMS (rhodamin B); dan Pasar Panjang ada 4 sampel (rhodamin dan boraks) untuk di Bandar Lampung.
Di Pringsewu ada Pasar Terminal dengan 4 sampel (rhodamin B dan boraks); Pasar Gadingrejo ada 6 sampel (rhodamin dan boraks); dan Pasar Sukoharjo dengan 8 sampel mengandung rhodamin B dan boraks. Sementara di Lampung Selatan, Pasar Natar ada 7 sampel mengandung rhodamin B dan borak.
Padahal dalam Undang-Undang Pangan, bahan makanan berbau tengik pun tidak boleh diperjualbelikan untuk konsumsi masyarakat. Apalagi bahan beracun yang terkandung dalam makanan yang sehari-hari jadi konsumsi rakyat.
Kini tinggal pemerintah dalam hal ini BPOM atau pemerintah daerah bisa menjalankan aturan yang ada untuk membuat rasa jera peracun warga. Walau dalam UU Pangan, hanya sanksi administrasi yang dapat diberikan. Hal itu tercantum dalam Pasal 94 Ayat (2) sanksi administratif itu berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; penarikan pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau pencabutan izin.
Jika ketegasan memberlakukan sanksi administrasi tidak membuat jera, publik berharap pemerintah tidak bosan-bosannya turun mengawasi makanan di pasar. Sebab, makanan beracun itu tentu akan menurunkan daya intelektual siapa pun yang mengonsumsinya, atau yang lebih parah menurunkan tingkat kesehatan hingga kematian.
Pemerintah harus bertindak tegas. Jangan sampai tumbang selembar nyawa pun lantaran pangan berbahaya. Lebih baik terus mengawasi produsen dan pedagang. Jika pun tidak dapat mengenakan sanksi pidana, setidaknya sanksi moral berupa pengumuman produsen dan pedagang peracun konsumen adalah langkah minimal mengamankan segenap anak bangsa.

 

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv