LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Setop Reklamasi tanpa Izin
Ilustrasi. (Foto: merdeka.com)

Setop Reklamasi tanpa Izin

Reklamasi melulu menjadi persoalan ruwet. Rata-rata sebagian besar proyek reklamasi memiliki cacat dalam proses administrasi perizinan yang berujung masalah hukum.
Kasus terbaru terjadi di pantai Desa Sidodadi, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran. Di lokasi yang berdekatan dengan tempat wisata Sari Ringgung itu terhampar lahan timbunan tanah urukan dari bibir pantai menjorok ke laut.
Di pantai itu juga terlihat para pekerja dan alat berat yang tengah bekerja. Beberapa gubuk kecil tampak berdiri dilengkapi tanaman kelapa baru ditanam. Fakta ini menunjukkan proyek reklamasi di lokasi itu telah bergulir cukup lama.
Camat Telukpandan mengatakan sudah mengetahui keberadaan objek wisata baru tersebut. Namun, hingga kini pihaknya belum menerima permohonan izin secara resmi terutama perihal upaya penimbunan area pantai di lokasi itu.
Ketiadaan izin juga disampaikan kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Derah (Bappeda) Kabupaten Pesawaran menyatakan belum memproses izin usaha apalagi terkait upaya reklamasi di lokasi itu.
Aroma ilegal dari aktivitas reklamasi itu makin tercium kala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung mengatakan belum pernah mengeluarkan perizinan reklamasi selama 2018. Artinya, kegiatan reklamasi di Pesawaran ilegal.
Harus kita ingatkan. Pelaku reklamasi tidak berizin atau ilegal diancam pidana penjara 5 tahun karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal itu sesuai dengan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Untuk mereklamasi suatu wilayah paling harus memiliki beberapa payung hukum. Pertama, reklamasi harus didahului izin lokasi yang disesuaikan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selanjutnya, studi kelayakan siteplan atau masterplan.
Reklamasi tidak mungkin berlangsung tanpa lebih dahulu mengantongi izin lingkungan dan zonasi reklamasi. Reklamasi juga harus didukung sistem tanggul agar tidak merusak lingkungan dan menyebabkan pendangkalan laut.
Tidak hanya masalah perizinan, reklamasi pantai jangan asal timbun tanpa memperhatikan konsep lingkungan. Reklamasi salah kaprah malah melenyapkan hak-hak hidup keluarga nelayan dan ekosistem perairan laut sekitarnya.
Jangan karena kepentingan bisnis dan investasi melenyapkan satu dekade generasi yang secara tradisional dan budaya, lahir, besar, dan bertahan hidup di pantai. Jika itu terjadi, sebuah petaka tengah menghampiri masa depan nelayan sekitar
Terlebih soal reklamasi itu masih menyisakan persoalan. Kalau sudah begitu, apalagi alasan reklamasi pantai harus diteruskan. Lebih baik disetop. Pesisir Lampung harus terbebas dari segala pencemaran sesegera mungkin.

 

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv