LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Menolak Demokrasi Recehan
Ilustrasi. (Foto:pepnews.com)

Menolak Demokrasi Recehan

HAJAT demokrasi menjadi ujian bagi rakyat sebagai pemilih untuk menjaga kualitasnya. Salah satu tolak ukur kualitas itu adalah politik uang yang jelas-jelas haram dalam kampanye, termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Larangan ini bertujuan menciptakan proses demokrasi yang berkualitas, bermartabat juga fair. Larangan politik itu terang benderang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.4/2017 tentang Kampanye Pasal 71 Ayat (1).
Sebab itu, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Janji itu pun juga diancam pidana bagi pelanggarnya.
Hal itu menunjukkan betapa penyelenggara menginginkan sebuah pilkada yang bebas dari pengaruh apa pun bagi rakyat menentukan pilihannya. Sebab, pilihan yang diberikan rakyat itu akan menentukan kehidupan rakyat selanjutnya, terkait pembangunan. Lampung menjadi salah satu daerah yang juga menyelenggarakan Pilkada serentak 2018.
Selain pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub), juga dua pemilihan bupati-wakil bupati (pilbup) di dua kabupaten. Dalam pilgub itu diikuti empat pasangan kandidat, sedangkan Pilbup Lampung Utara tiga pasang kandidat dan di Tanggamus dua pasang. Namun belum juga kampanye dimulai, rakyat sudah mendapati sejumlah kasus mengarah politik uang. Setidaknya di Lampung Tengah, rakyat sempat menemukan baliho dan susu kental manis yang siap diedarkan tim pemenangan kandidat.
Kondisi makin miris saat penyelenggara pun mendapatkan jatah dalam pendaftaran pasangan calon. Untuk itulah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencanangkan gerakan antipolitik uang dalam Pilkada serentak 2018. Gerakan itu untuk mendorong calon kepala daerah untuk berkomitmen tidak akan melakukan politik uang dalam kontestasi pilkada. Kini badan pengawas itu juga berniat para kendidat mendeklarasikan antipolitik uang itu saat ditetapkan KPU.
Untuk memperkuat gerakan yang bertujuan menjaga muruah hajat demokrasi pilkada serentak itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai mencermati potensi politik uang dari LHKPN yang telah diserahkan calon kepala daerah. Lembaga antirasuah itu juga akan mencermati dana bansos dan hibah jelang pilkada. Namun gerakan tinggal gerakan, jika pada pelaksanaannya semua tidak menjalankan komitmen.
Harus ada pembuktian dari lembaga pengawas dan aparat hukum untuk tegas menindak para pelaku politik uang itu, siapa pun dia. Sebab, selama pilkada digelar di Lampung, belum pernah ada pembuktian Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon akibat permainan kampanye uang yang dilakukannya tim suksesnya. Publik menunggu gerakan antipolitik uang yang nyata bukan slogan.

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv