LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Catatan Hitam Dana Desa
Ilustrasi. (Dok/Lampost.co)

Catatan Hitam Dana Desa

Korupsi dana desa menjadi tren saat ini. Pelaku utama yang terjerat kasus penyalahgunaan dana desa ini adalah para perangkat desa. Meski telah banyak pelaku dijebloskan ke penjara, dana desa membutakan mata para pemimpin desa yang mestinya mengemban amanah memajukan desa yang dipimpinnya.

Lampung juga menjadi daerah yang tidak lepas dari belenggu kasus korupsi dana desa. Pada awal Februari 2018, setidaknya terdapat empat kasus dugaan korupsi dana desa sedang diusut. Polres Lampung Selatan menangani dua kasus dugaan korupsi sedangkan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menangani dua kasus dugaan penyimpangan dana desa.

Bahkan, dalam kasus yang ditangani Polres Lampung Selatan, seorang kades juga melakukan penyimpangan raskin. Miris memang, dana desa yang dialokasikan untuk meningkatkan perekonomian di lapis bawah justru dilenyapkan koruptor. Kepala desa yang seharusnya menjadi pengelola handal justru menjadi dalang kejahatan.

Kepala Desa menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk mengelola dana desa yang merupakan amanah UU No.6/2014 tentang Desa. Kepala desa dituntut memiliki pengetahuan lebih sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Sebab, memiliki kekuasaan sekaligus kewajiban untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Data Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sejak 2015 hingga 2017, peningkatan kasus korupsi dana desa ini mencapai dua kali lipat. Pada tahun 2015 terdapat 17 kasus dan meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017 sehingga total sepanjang tiga tahun itu ada 154 kasus.

Dari hasil pantauan ICW per Agustus 2017, kades yang menjadi aktor utama penyalahgunaan dana desa mencapai 112 orang. Jumlahnya meningkat sejak tahun 2015 yang terjerat mencapai 15 orang, meningkat di 2016 menjadi 32 orang, dan 2017 meningkat lagi menjadi 65 orang.
Kondisi ini tentunya harus segera ditangani, karena kalau tidak kasus serupa berulang di daerah lain. Jangan ada celah korupsi terhadap program dana desa yang jumlahnya tahun ini mencapai Rp60 triliun dengan sasaran 74.958 desa se-Indonesia, termasuk Lampung yang mendapat alokasi sekitar Rp1,9 triliun.

Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Begitu juga partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan turut mengontrol kegiatan terkait dana desa. Sehingga penggunaan dana desa bisa dilakukan efisien dan akuntabel.

Peran pendamping profesional dibutuhkan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Sinergisitas warga, kepala desa, pendamping hingga pemerintah mutlak dibutuhkan. Sehingga tidak ada lagi catatan hitam pengelolaan dana desa.

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv