LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Beras Rusak Bukan untuk Manusia
Kondisi Beras Rastra yang berwarna kuning di Desa Palasjaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. (Lampost.co/Armansyah)

Beras Rusak Bukan untuk Manusia

SALAH satu masalah klasik yang selalu berulang di negeri ini adalah ketidaksesuaian antara kebijakan dan pelaksanaan. Dalam bidang pangan, misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan program beras untuk keluarga sejahtera (rastra).
Pada tahun sebelumnya, setiap keluarga penerima rastra membayar biaya tebus Rp1.600/kg dengan jumlah 15 kg/bulan selama 12 bulan dengan kualitas beras medium. Mulai tahun ini, keluarga penerima rastra tidak diwajibkan membayar biaya tebus alias gratis. Jumlah yang diterima sebanyak 10 kg/bulan yang disalurkan mulai Januari—Juli 2018 tetap dengan kualitas beras medium.
Untuk periode Agustus—Desember 2018, bantuan diberikan dalam bentuk lain yakni bantuan pangan nontunai (BPNT) dengan memanfaatkan kartu pembayaran elektronik (kartu kombo). Setiap bulan pemerintah akan mentransfer Rp110 ribu ke kartu kombo untuk membeli beras dan telur di warung atau koperasi yang ditunjuk bank pelaksana.
Dengan demikian, tahun ini pemerintah melalui Bulog hanya menyalurkan rastra sampai Juli 2018 atau selama tujuh bulan. Tetapi, penyaluran selama tujuh bulan itu diawali dengan masalah.
Di Desa Mekarmulya (3,2 ton) dan Palasjaya (1,73 ton), Kecamatan Palas, Lampung Selatan, kualitas rastra yang disalurkan Bulog pekan lalu tidak layak konsumsi. Beras bantuan itu berwarna kuning dan banyak hancur.
Untunglah beras tersebut belum sempat disalurkan kepada masyarakat penerima setelah diperiksa kepala desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa setempat. Beras akhirnya dikembalikan ke gudang Bulog dan akan diganti beras berkualitas baik.
Persoalan seputar rastra bukan hanya kualitas. Di beberapa desa, jumlah beras yang disalurkan untuk setiap keluarga penerima hanya 3 kg/bulan, sedangkan ketentuannya 10 kg/bulan. Itu pun keluarga penerima masih harus dipungut biaya Rp5.000 dengan dalih ongkos ojek dari kelurahan sampai rumah warga.
Masalah seputar jumlah dan kualitas beras rastra di Lamsel yang tidak sesuai dengan ketentuan boleh jadi hanya puncak gunung es dari persoalan besar distribusi rastra di Lampung. Tidak menutup kemungkinan, masalah yang sama juga terjadi di kabupaten lain namun lepas dari pantauan publik.
Pada masa mendatang, semua pihak yang berkompeten harus kembali kepada regulasi, yakni Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Regulasi tersebut sudah jelas mengatur pedoman penyaluran rastra hingga perincian teknisnya.
Janganlah niat baik pemerintah mengeluarkan kebijakan rastra ternyata macet dalam pelaksanaan. Tetapi yang terutama, sebelum beras dikeluarkan dari gudang Bulog harus dicek ulang kelayakannya. Ada hati nurani dan empati kepada sesama manusia, seharusnya. Beras rusak tidak layak diberikan kepada manusia. Tidak layak, tidak pantas, tidak sopan, dan tidak manusiawi.


 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv