LAMPUNG POST | lampost.co logo

STREAMING RADIO SAI 100 FM



LAMPUNG POST | Alarm bagi Petahana Lampung
Ilustrasi. (Foto: sebarr.com)

Alarm bagi Petahana Lampung

Tahun 2018 baru berlalu sebulan. Namun, kabar kepala daerah terjerat korupsi telah melonjak. Setidaknya tiga bupati dan gubernur telah menjadi tersangka korupsi pada awal tahun ini.
Ketiganya adalah Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Gubernur Jambi Zumi Zola, dan yang terbaru adalah Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Nyono adalah calon petahana yang akan bertarung pada Pilkada serentak tahun 2018.
Ia diduga menerima suap ihwal jabatan kepala Dinas Kesehatan. Uang Rp260 juta dari bawahannya itu dipakai untuk pilkada. Kasus ini memberi gambaran bagaimana kepala daerah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan dana guna memenangkan pilkada.
Apa yang terjadi di Jombang jangan sampai menimpa Lampung. Bumi Ruwa Jurai akan menggelar tiga pilkada sekaligus, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati Tanggamus, dan Pilkada Lampung Utara. Pilgub Lampung diikuti sejumlah petahana, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Bupati Lampung Tengah Mustafa, dan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim.
Di tingkat kabupaten, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara dan Bupati Tanggamus Samsul Hadi menjadi petahana yang akan berjuang untuk bisa menjabat pada periode kedua. Ingatlah para petahana, kekuasaan yang saat ini dipegang akan menjadi pertaruhan dalam merebut simpati pada periode kedua.
Kita berharap jangan sampai mereka terjerat cara-cara kotor mencari dana kampanye pilkada. Harus diakui berkompetisi dalam pemilihan bupati dan gubernur memerlukan biaya tidak sedikit. Namun, bukan berarti kekurangan dana tersebut membuat calon hilang akal sehat dan nurani dengan menerima suap atau gratifikasi.
Berdasar pada data Kementerian Dalam Negeri, sejak 2004—2017 ada 313 kepala daerah tersangkut korupsi. Jumlah kepala daerah terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai 77 pejabat. Kepala daerah asal Lampung diharapkan memegang komitmen memerangi korupsi dan menjaga integritas.
UU Pilkada No.10 Tahun 2016 telah membuka peluang bagi semua calon kepala daerah dalam memaksimalkan partisipasi publik untuk menyumbang dana kampanye. Kandidat harus kreatif dan bisa meyakinkan publik agar mau menyumbang sehingga calon yang diusung bisa memenangkan pilkada.
KPK pun sudah mengajak Provinsi Lampung untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Publik di Tanah Lado tentu punya harapan agar terbangun sistem pencegahan dini sehingga semua kepala daerah tidak terjebat melakukan korupsi.
Upaya ini harus didukung DPRD sebagai lembaga pengawas. Jangan sampai DPRD justru menjadi lembaga yang menjerumuskan kepala darah berperilaku korup. Seperti yang dialami mantan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang terjerat dugaan korupsi karena memberi uang kepada anggota DPRD alias dana ketok palu.
Kepala daerah harus menjadi sosok terdepan memerangi korupsi bukan malah menjadi biang dari praktik lancung tersebut. Keteladanan pemimpin dalam hal ini paling dibutuhkan dari pada ribuan retorika kosong dan janji manis yang mereka tebar saat kampanye.

 

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN

Comments
TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv